Oleh Ummu Abror
Pengajar
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) Basuki Hadimuljono menutup World Water Forum (WWF) ke-10 pada Jumat 24 Mei 2024 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali. Ia mengatakan bahwa seluruh agenda yang diusulkan Indonesia telah tercapai dan berbagai komitmen yang dihasilkan harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata dan dengan rasa memiliki yang kuat. Acara WWF tersebut bertujuan untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi, serta membangun masa depan agar manusia dapat hidup selaras dengan alam.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, World Water Forum deklarasi menteri memasukkan ringkasan hasil-hasil dan tindakan yang mencakup 113 proyek air dan sanitasi. Proyek tersebut bernilai 9,4 miliar US dolar dengan 33 negara dan 53 organisasi internasional sebagai pendukung, donor, serta penerima manfaat air dan sanitasi. Kompendium yang diluncurkan pada pertemuan tingkat menteri harus diwujudkan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kata menteri ketua harian World Water Forum ke-10. Detik.com (21/5/2024)
Dengan diselenggarakannya acara tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Di samping itu ada beberapa tujuaan turunan yang hendak dicapai dalam setiap gelarannya.
Air memang kebutuhan vital bagi manusia tetapi ketersediaan infrastruktur air di Indonesia memang sangat rendah demikian pula upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan atau sanitasi juga masih sangat minim.
Sementara solusi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan imbauan agar masyarakat hemat dalam penggunaan air, tidak membuang sampah pada saluran air, menanam pohon atau reboisasi, membuat tempat penampungan hujan dan solusi praktis lainnya yang nyatanya tidak mampu menyelesaikan persoalan lingkungan.
Di antara buktinya adalah dengan banyaknya sampah yang tidak diolah dengan baik hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Krisis air bersih di negeri ini sejatinya bukan karena tidak tersedianya sumber-sumber air oleh masyarakat sebab negeri ini sangat kaya akan sumber air, diduga kuat masih sulitnya rakyat mengakses air adalah akibat tata kelola air yang salah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain negara membiarkan berbagai kerusakan-kerusakan sumber air terjadi melalui kebijakan ekonomi seperti pembukaan hutan dan pembangunan tambang-tambang mineral oleh pihak swasta yang eksploitatif hingga mencemari sumber air. Maka tak heran jika negara menggandeng pihak swasta untuk memenuhi infrastruktur ketersediaan air ini.
Langkah-langkah yang tengah ditempuh oleh pemerintah terkesan setengah hati, biaya yang disediakan sangat kecil dan metode pengolahan limbah yang dipilih selalu yang paling sederhana, sehingga kondisi lingkungan hidup masyarakat jauh dari kata bersih dan sehat meski ada proyek untuk rumah tangga seperti penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah, namun jika telah diserahkan kepada swasta sejatinya tidak menyelesaikan persoalan.
