Opini

World Water Forum (WWF), Kapitalisasi Dibalik Wacana Solusi Dunia Mengatasi Krisis Air

129
×

World Water Forum (WWF), Kapitalisasi Dibalik Wacana Solusi Dunia Mengatasi Krisis Air

Sebarkan artikel ini

By : Harisagustinawati

 

World Water Forum adalah forum internasional sektor air yang melibatkan pemangku kepentingan dunia atas inisiasi World Water Council (WWC) atau Dewan Air Dunia. WWC berdiri pada 1996 dan berkantor pusat di Marseille, Perancis. Organisasi ini mempunyai 260 anggota yang berasal dari 52 negara dari lima benua. Organisasi ini beranggotakan negara-negara dunia serta perusahaan besar (AquaFed, Suez, Coca-Cola, Nestle), lembaga keuangan internasional (Bank Dunia), termasuk organisasi PBB (UNESCO, UNDP). Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dipercaya menjadi tuan rumah WWF. WWF 2024 fokus pada isu-isu konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. Tema utama WWF ke-10 adalah “Water for Shared Prosperity” atau Air untuk Kesejahteraan Bersama yang relevan dengan kondisi global saat ini, di mana ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Indonesia berhasil menggoalkan sejumlah usulan dalam pengembangan air, antara lain: Center of Excellence untuk Air dan Iklim, pengelolaan air terpadu di pulau-pulau kecil, dan penetapan Hari Danau Sedunia.

Terdapat 244 sesi pembahasan terkait air dalam WWF ke-10 Sebuah deklarasi tingkat menteri berhasil disahkan dalam forum tersebut. Diikuti dengan kesepakatan yang mencakup 113 proyek di sektor air dan sanitasi dengan kebutuhan investasi mencapai US$ 9,4 miliar dolar AS atau lebih kurang Rp 150 triliun. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum menjelaskan, 113 proyek tersebut terdiri atas studi atau kajian, technical assistant, pusat riset, hingga pengembangan kapasitas dan terdapat proyek yang bersifat bilateral dan multilateral. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meneken dua perjanjian pembiayaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong di Banten dan SPAM Sepaku di Ibu Kota Nusantara di WWF 2024 senilai Rp 5,4 T yang disepakati setelah High Level Panel WWF. Nilai proyek SPAM Karian mencapai Rp 2,4 triliun dengan kapasitas 4.600 liter per detik. Sementara itu, SPAM Sepaku dirancang untuk memproduksi air minum dengan nilai proyek senilai Rp 3 triliun. Kedua SPAM tersebut akan dibangun dan dikelola oleh perusahaan asal Korea Selatan. Sedangkan perjanjian pendanaan SPAM Karian Serpong dilakukan dengan International Finance Corporation, Asian Development Bank, K-Exim, dan PT Karian Water Service.

Bukan Solusi tapi Eksploitasi dan Kapitalisasi
Membaca pada hasil akhir dari WWF tersebut sangat jelas bahwa negara memandang sumber daya air dengan paradigma kapitalisme. Kapitalisme menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Pengelolaan sumber air di dunia disandarkan pada paradigma kapitalis yaitu air sebagai barang komoditas dan bukan hak rakyat. Konsekuensinya melahirkan aturan bahwa kebutuhan air adalah masalah terkait jual beli. Hal ini mengakibatkan kapitalisasi dan eksploitasi air akan semakin menguat, sehingga untuk mendapatkan air yang berkualiatas, biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Sebagai bukti kapitalisasi air, diserahkannya berbagai pengelolaan air pada pemilik modal atau swasta dengan kerja sama serta izin negara, tetapi menggunakan skema komersial (perdagangan) seperti kerjasama yang dihasilkan pada WWF 2024. Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km beserta wilayah perairan yang sangat luas, sekitar 62%, baik berupa laut, pesisir, daerah aliran sungai, hingga embung, danau, dan waduk. Luas wilayah daratan 1,91 juta km2 sedangkan perairan 6,32 juta km2. Jika negara mampu mengelola sumber daya yang sangat kaya tersebut, tentu krisis air tidak terjadi. Hal yang menjadi pertanyaan dengan luas perairan yang sangat kaya justru tidak menjadikan Indonesia lepas dari krisis air.

Jika terdapat keterbatasan cadangan air yang berkualitas, maka diharuskan adanya tahapan pengelolaan lebih lanjut terhadap sumber air dan pemanfaatan air yang efektif. Namun, selama ini problem yang menjadi sebab terbatasnya sumber air berkualitas tadi justru tidak pernah menjadi fokus utama. Bahkan tidak pernah dibahas. Sudah diketahui bersama mendapatkan air laik konsumsi di Indonesia melalui air leding yaitu PDAM. Perusahaan ini diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola dan mendistribusikan air kepada masyarakat secara berbayar. Faktanya air yang didapat dari PDAM, sering sekali mengalami kendala, baik itu kendala pengaliran (distribusi) seperti air tidak mengalir ataupun kualitas air yang tidak sesuai dengan standar air laik konsumsi seperti keruh, berpasir, berbau, dan lainnya. Bahkan jenis pengolahan yang digunakan oleh PDAM justru menggunakan zat-zat yang sifatnya karsinogenik dan berbahaya untuk konsumen dan lingkungan khususnya perairan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Tahun 2023 mayoritas rumah tangga Indonesia sebesar 40,64% menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum utama. Air kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam bentuk kemasan gelas, botol, atau galon. Sebanyak 8,92% minum air leding yang bersumber dari PDAM, sisanya didapat dari sumur bor (artesis) dan sumur biasa. Artinya mayoritas masyarakat mendapatkan air dengan cara membeli dengan harga yang tentu tidak murah padahal sumber daya air di Indonesia sangat berilmpah. Di sisi lain, terdapat wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sedangkan, jumlah perusahaan-perusahaan air minum yang menguasai sumber-sumber mata air justru semakin banyak. Sehingga, jika masyarakat ingin mendapatkan air bersih, maka harus membeli terlebih dahulu, padahal air kemasan tersebut berasal dari sumber mata air yang di Indonesia. Ditambah lagi, harga air minum kemasan bervariasi bergantung pada kualitas air yang digunakan. Indonesai pada tahun 2023, terdapat 1.032 perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air kemasan dengan jumlah 7.780 produk yang sudah terdaftar di BPOM. Berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan air minum BUMD yang bergerak pada penyediaan air bersih dengan jumlah 388 PDAM di tahun 2022 (pom.go.id).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *