Opini

Wakil Rakyat dan Judi Online: Antara Amanah dan Khianat

76
×

Wakil Rakyat dan Judi Online: Antara Amanah dan Khianat

Sebarkan artikel ini

Oleh Nani, S.PdI

(Pemerhati Remaja Andoolo Sulawesi Tenggara)

 

Judi online kembali melanda dunia maya Indonesia. Sebab kali ini pelakunya adalah orang-orang yang menjadi figur di masyarakat. Seperti yang dilansir dari tirto, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 anggota parlemen ditingkat DPR dan DPRD bermain judi online (judol). Hal ini diungkapkan oleh Ivan Yustiavandana, Direktur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (26/6/2024). “Apakah ada anggota parlemen pusat atau daerah yang melakukan (judol)? Ya, kami menemukan lebih dari 1.000,” kata Ivan dalam pertemuan di Gedung DPR di Jakarta, Rabu.

Menurut Ivan, PPATK telah mencatat sekitar 63.000 transaksi dengan jumlah pemain mencapai 1.000 orang. Para pemainnya berada di lingkungan legislatif, mulai dari anggota DPR dan DPRD hingga Dirjen. Selain itu, nilai transaksinya mencapai miliaran rupiah.

Wakil rakyat bukan sekadar jabatan, dalam konteks paradigma, ada nilai-nilai yang bisa ditemukan di sana. Pejabat yang terpilih diharapkan merakyat dan perilakunya menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin.

Para wakil rakyat harus siap secara mental dan kompeten secara profesional untuk menjadi tempat masyarakat untuk mengadu dan berkeluh kesah. Maka orang-orang yang sekarang menjadi anggota DPR bukanlah mereka yang ada di sana karena integritas atau profesionalitas mereka, tetapi karena mereka dibayar untuk itu.

Para wakil rakyat yang terpilih merupakan perwakilan dari partai politik dan memiliki kepentingannya sendiri. Bahkan, banyak wakil rakyat yang tidak berasal dari daerah asalnya. Akibatnya, mereka tidak mengetahui daerah yang mereka wakili. Pada aspek ini, sejumlah dampak dapat terjadi. Setelah terpilih, mereka dihadapkan pada dilema apakah mereka mewakili rakyat di daerah pemilihannya atau partai yang mencalonkannya. Dapat dipastikan banyak wakil rakyat yang memilih tunduk pada partai politik.

Ada kesan bahwa masa depan setelah terpilih tidak lagi berada di tangan rakyat yang memilihnya, dan masa depan wakil rakyat ditentukan oleh partai politik. Dengan biaya politik yang tinggi, rakyat terikat untuk mengikuti partai politik meskipun partai politik tersebut tidak sejalan dengan suara dan kepentingan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *