Oleh Fina Fadilah Siregar
(Aktivis Muslimah)
Ribuan massa mengadakan aksi demonstrasi di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR), di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada.
Massa yang berdemonstrasi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika, menuntut pemerintah dan wakil rakyat untuk mematuhi putusan MK pada Selasa, 20 Agustus 2024 yang lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa MK pada hari Selasa mengeluarkan putusan yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun, sehari setelah MK mengeluarkan putusan itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendadak menggelar rapat dan dalam sehari menyepakati revisi UU Pilkada untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang rencananya digelar Kamis, 22 Agustus 2024.
Sejumlah artis, sineas, komika, diantaranya Reza Rahadian, Yono Bakrie, Cing Abdel, Bintang Emon, dan Arie Kriting tampak di antara kerumuman massa yang memadati gerbang samping DPR/MPR sejak pukul 09.00 WIB. Artis, Reza Rahadian, mengatakan mengenai politik, biasanya dia selalu berhati-hati dalam mengambil sikap, termasuk tidak berpihak kepada kubu mana pun. Namun, kali ini dia tidak bisa tinggal diam melihat upaya untuk membegal MK.
“Saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tetapi hari ini saya tidak bisa tinggal diam melihat MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah sebelumnya porak-poranda. Dan hari ini kita sudah mendapatkan keputusan yang sangat kita hormati dari MK, masih juga berusaha untuk dibegal,” kata Reza saat berorasi di hadapan para pedemo. (VOA Indonesia, 22/8/2024).
Sineas Joko Anwar, yang kondang dengan nama Jokan, mengatakan dia mengikuti demo karena sudah muak dengan para penguasa yang selama ini menggunakan instrumen hukum untuk melenggangkan apa yang mereka mau.
“Mungkin kalau dilihat sekarang, secara ekonomi, kita bisa bekerja dengan baik, berkecukupan, tapi apa gunanya kalau tata negara kita hancur.. Mengerikan sih ke depannya, kalau dibayangkan, bahwa ada penguasa yang bisa berbuat apa saja demi apa pun yang mereka mau,” kata Jokan. (VOA Indonesia, 22/8/2024).
Senada dengan Jokan, Jamalullail Abizzati dari Forum Betawi Intelek mengatakan pihaknya menolak upaya yang dilakukan DPR RI untuk membegal putusan MK. “Lengsernya Soeharto pada Reformasi 98, hanya melahirkan Soeharto baru,” ujarnya. VOA Indonesia, 22/8/2024).
