Opini

UKT Naik, Mahasiswa Tercabik

150
×

UKT Naik, Mahasiswa Tercabik

Sebarkan artikel ini

Inilah salah satu imbas dari sistem sekuler demokrasi yang diterapkan hari ini. Melalui sistem kapitalistik ini, fungsi negara mandul sebagai pelayan rakyat. Negara yang seharusnya berperan mengelola SDA, justru menyerahkannya pada swasta dan kapitalis asing.

Sejak pemerintah mengeluarkan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka semua perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah ditetapkan sebagai PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Perubahan status ini ternyata melahirkan konsekuensi baru, yakni PTN tidak lagi mendapatkan biaya pendidikan secara penuh dari pemerintah, tetapi harus mencari pembiayaan secara mandiri untuk operasional kampus.

Sejak saat itu, pihak korporasi masuk untuk melakukan investasi di PTN. PTN yang bekerja sama dengan korporasi biasanya mempunyai usaha, seperti mal, restoran, penyewaan gedung, SPBU, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, agar biaya kuliah tercukupi, pihak PTN akan menaikkan biaya operasional kuliah bagi mahasiswa. Ini seolah menunjukkan bahwa kenaikan biaya UKT merupakan konsekuensi dari perubahan status PTN-BH.

Sejatinya, masalah mahalnya biaya pendidikan bersifat sistemis, yakni akibat diterapkannya sistem politik, ekonomi, dan pendidikan yang sekuler kapitalistik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi yang mengakar dan menyeluruh.

Harus ada upaya dari umat untuk bersama-sama bangkit dan menghapus akar masalahnya, yakni mencampakkan sistem kufur ini. Lalu menghadirkan sistem pengganti, yakni sistem Islam yang diturunkan Allah Swt. untuk mengatur segala urusan manusia di dunia.

Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, maka peran negara sebagai pelayan rakyat dapat terealisasi, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok umat, seperti pendidikan dan kesehatan akan ditanggung oleh negara. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan sistem ekonomi Islam.

Salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam adalah terbebas dari inflasi karena menggunakan mata uang emas dan perak. Pemasukan negaranya berasal dari berbagai sektor, seperti fai, ghanimah, jizyah, kharaj, dan hasil pengelolaan SDA secara mandiri oleh negara. Tidak seperti sistem kapitalisme yang bersumber dari utang ribawi dan pajak.

Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, negara akan mendapatkan pemasukan besar dan tidak perlu menarik biaya pendidikan dari rakyat. Negara Islam juga melarang korporasi mengambil alih peran negara dalam dunia pendidikan. Sebab, negara memang bertugas sebagai pelayan rakyat sehingga wajib mengoptimalkan pembiayaan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dan dinikmati oleh seluruh rakyat.

Wallahualam bissawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *