Opini

Transportasi Publik Teruji, Keselamatan Penumpang Teratasi

156
×

Transportasi Publik Teruji, Keselamatan Penumpang Teratasi

Sebarkan artikel ini

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

 

Transportasi Publik kembali diuji. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5/2024) petang.

Peristiwa ini menorehkan duka untuk dunia pendidikan. Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 OG senyatanya mengangkut rombongan siswa dan sebagian guru SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Rombongan bus SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam peristiwa nahas ini, 11 orang meninggal, 32 orang luka ringan dan berat. Dari pengakuan sejumlah penumpang, diduga kuat kecelakaan bus terjadi akibat rem blong.

Dikutip dari Republika.co.id 12/5/2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa bus pariwisata yang ditumpangi rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (11/5/2024) petang, diduga tidak memiliki izin angkutan. Selain itu disampaikan pula bahwa hasil pengecekan pada aplikasi Mitra Darat, status lulus uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 OG yang mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat tersebut, telah kadaluwarsa. Dan status lulus uji berkala telah kadaluwarsa sejak 6 Desember 2023. Dan ternyata kondisi mesin bus juga tidak layak jalan karena sebelum terjadi kecelakaan, bus sempat mengalami masalah. Sopir dan kernet bus mengaku sudah berupaya memperbaiki kerusakan tersebut dengan memanggil mekanik.

*Pemerintah Harus Muhasabah*

Fakta yang bisa dirilis, selama 12 tahun terakhir, total korban meninggal dunia akibat kecelakaan di kawasan tersebut mencapai 52 orang dan masih bisa bertambah. Kecelakaan di kawasan itu sebagian besar dipicu oleh kelalaian pengemudi dan juga masalah rem blong. Artinya, kelayakan fasilitas publik seperti kondisi jalan, kualitas kendaraan, uji kelayakan kendaraan hingga kebijakan administrasi membutuhkan peran negara sebagai penanggung jawab utama melindungi keselamatan rakyat selama melakukan perjalanan. (Kompas, 11/5/2024). Artinya ini menjadi signal kuat untuk pemerintah agar bermuhasabah terkait penyediaan transportasi publik bagi rakyatnya.

Memang, siapa pun tak ada yang menginginkan kecelakaan maut terjadi. Namun siapa yang tahu bahwa perjalanan wisata malah menjadi perjalan terakhir di dunia. Terlepas dari bahwa peristiwa yang terjadi adalah sudah menjadi ketetapan Allah Ta’ala, namun alangkah baiknya dengan adanya peristiwa ini yang seringkali terjadi, menjadi bahan muhasabah bagi pemerintah agar tidak terulang kembali.

Menelisik dari banyaknya kejadian kecelakaan pada sarana transportasi wisata, ada beberapa faktor yang terkait dengannya. Antara lain,
Pertama, mahalnya transportasi membuat konsumen atau penyewa memilih transportasi yang murah tanpa melihat lagi apakah kendaraan yang disewa layak pakai Dan tepat untuk digunakan berwisata. Ingin menghemat anggaran namun kurang perhatian pada faktor Keselamatan.

Kedua, kendaraan sudah tak layak jalan namun dipaksakan untuk melayani konsumen. Tidak adanya surat izin angkutan serta status lulus uji berkala yang sudah kedaluwarsa menjadikan status kendaraan tidak terdefinisi layak pakai. Mahal dan tidak mudahnya pengurusan untuk hal tersebut membuat perusahaan transportasi tidak memperhatikan kepentingannya. Dilematik. Ingin dapat untung, tetapi modal tidak cukup. Ingin memberi fasilitas dan kenyamanan, tetapi biaya pemeliharaan kendaraan tidak sedikit. Akhirnya pemilik perusahaan transportasi mencoba menekan biaya dengan tidak rutin mengontrol kendaraannya.

Ketiga, pemerintah hanya mengimbau agar seluruh Perusahaan Otobus (PO) dan pengemudi memeriksa secara berkala kondisi armada dan melakukan pendaftaran izin angkutan serta rutin melakukan uji berkala kendaraan. Sehingga bagi yang bermasalah, enggan untuk meneriksakan kendaraannya. Di sini pemerintah seharusnya memberi kemudahan administrasi dan uji berkala kendaraan dengan biaya terjangkau agar para pemilik transportasi mau Dan mampu melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap kendaraan yang mereka miliki.

Keempat, biasanya tempat terjadinya kecelakaan bus merupakan kawasan blackspot, yaitu jalur rawan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah seharusnya mengkaji ulang di ruas-ruas jalan rawan kecelakaan agar peristiwa kecelakaan tidak selalu berulang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *