Oleh Arini Faiza
Pegiat Literasi
Akhir Tahun menjadi momen yang selalu identik dengan isu toleransi. Para pejabat negeri ini pun tidak mau ketinggalan dalam menyerukan hal tersebut. Salah satunya Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. Sebagai bangsa yang hidup dalam keberagaman, ia mengajak untuk selalu memelihara hubungan baik dan saling menghormati.
Pada perayaannya Natal dan Tahun Baru 2024/2025 Nasaruddin mengingatkan akan pentingnya menjaga toleransi yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Nataru sebagai momen memperkuat keberagaman, sekaligus menekankan keutamaan saling menghormati dan mendukung perayaan hari besar masing-masing agama. (jawapos.com, 15/12/2024)
Himbauan yang diserukan pada dasarnya tidaklah salah. Namun, faktanya toleransi yang dimaksudkan seringkali dimaknai dengan keikutsertaan merayakan hari besar agama lain. Misalnya ikut memasang dekorasi natal di area publik, seperti perkantoran, mall, hotel, supermarket, taman hiburan dan lain sebagainya. Juga dengan menyerukan para pegawai untuk mengenakan atribut yang identik dengan perayaan tersebut seperti topi, dan kostum sinterklas, dan lain sebagainya, padahal kedudukan mereka jelas sebagai muslim.
Dekorasi yang bertema Natal di tempat-tempat umum dibuat sedemikian menarik, bahkan menjadi lokasi yang favorit untuk berfoto yang kemudian dipajang di media sosial. Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa atribut yang mereka gunakan bertentangan dengan akidah Islam, dan merupakan pengaburan identitas sebagai muslim. Hal yang serupa juga akan terjadi pada saat Tahun Baru, banyak dari kalangan umat Islam yang mengadakan perayaan pada momen pergantian tahun dengan pesta-pesta yang lekat dengan kemaksiatan seperti campur baur antara laki-laki dan perempuan, sex bebas, minuman keras bahkan narkoba.
Toleransi yang gencar diserukan nyatanya adalah kontribusi dan sinkretisme, yaitu pencampuradukan pelaksanaan ajaran agama. Maka toleransi yang kebablasan ini sungguh keliru, dan menyesatkan umat, karena menyimpang dari toleransi yang diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulullah saw. Apabila hal ini dilakukan secara terus menerus maka bukan tidak mungkin akidah umat akan terus tergerus.
Hal inilah yang dikehendaki oleh barat. Mereka tidak ingin umat Islam bangkit dengan berpegang teguh pada akidah dan terikat dengan syariatnya. Barat selalu ingin menancapkan hegemoninya di negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Agar mereka leluasa mengeruk habis sumber daya alam negeri muslim atas nama investasi.
Intoleransi selalu diarahkan kepada Islam, padahal, kasus intoleransi seringkali tidak berasal dari umat muslim. Seperti aksi penolakan pembangunan Pesantren Mamba’ul Ulum Nur al-Fithrah di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, oleh jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Penabur Jaya Asri pada Juli 2024 lalu, dan yang lainnya.
Ketidakadilan memosisikan Islam dan umat Islam tiada lain lahir dari akibat diterapkannya sistem kapitalisme sekular. Nilai-nilai agama menjadi urusan individu terkait hubungannya dengan Sang Pencipta semata, tidak diperbolehkan mengatur kehidupan dan interaksi sosial masyarakat. Sekularisme telah merasuki setiap sendi kehidupan umat, sehingga salah kaprah dalam memaknai toleransi. Kenyataan ini diperparah dengan adanya arus deras moderasi beragama yang digencarkan oleh pemerintah yang menganggap semua agama adalah benar. Itulah kemusyrikan yang nyata. Allah Swt. berfirman:
“Katakanlah, ‘Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah, agamaku.” (QS Al-Kafirun: 1-6)
