Oleh Ummu Fatimah
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto menyampaikan bahwa sekitar 3.000 desa di Indonesia masih belum teraliri listrik. Hal tersebut disampaikan saat beliau menghadiri acara Milad Muhammadiyah ke-112 Pimpinan Wilayah Provinsi Banten di Serang, Minggu (1/12/2024).
Adanya ribuan desa yang hidup tanpa listrik membuktikan belum meratanya penyediaan aliran listrik di negeri ini. Padahal listrik merupakan kebutuhan penting yang seharusnya diperhatikan dan dipenuhi oleh negara. Namun hingga hari ini masih banyak daerah yang belum tersentuh listrik.
Sulitnya medan menjadi alasan umum yang sering disampaikan. Namun masalah utamannya sebenarnya bukanlah itu. Tetapi lebih karena adanya liberalisasi pengelolahan listrik itu sendiri. Dimana tata kelola listrik lebih berorientasi mendapatkan keuntungan. Karena mahalnya biaya yang dibutuhkan penyediaan listrik di pedesaan dan pelosok kurang diperhatikan.
Pengelolaan listrik dalam sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang lebih atas pengelolaan sumber energi primer listrik yakni batubara kepada pihak swasta. Dengan adanya privatisasi inilah menjadikan harga batubara semakin mahal karena menjadi ladang bisnis yang menggiurkan dan menjadi ladang meraup keuntungan.
Padahal batubara sendiri merupakan salah satu sumber energi milik rakyat. Yang harus dikelola negara sebagai sumber energi listrik dan hasilnya bisa dinikmati rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Bukan hanya bagi rakyat miskin tetapi untuk seluruh rakyat termasuk yang kaya sekalipun. Karena batubara dan listrik termasuk hak rakyat.
Namun karena adanya liberalisasi oleh pihak swasta, listrik didapatkan rakyat dengan harga tidak merakyat. Bahkan menjadi beban berat tatkala tarifnya selalu meningkat. Negara yang seharusnya bertanggung jawab menyediakan kebutuhan listrik ternyata masih belum totalitas. Masih bicara untung rugi. Subsidi masih tebang pilih atau bahkan akan dihapuskan.
