Opini

Tapera: Meringankan Bangun Perumahan atau Memperberat Rakyat?

159
×

Tapera: Meringankan Bangun Perumahan atau Memperberat Rakyat?

Sebarkan artikel ini

Berbeda dalam Islam, pemimpin hadir memberi layanan sebaik mungkin karena tugas seorang pemimpin adalah mengurus urusan rakyat, bukan justru mengeruk keuntungan dari rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari).

Pemimpin juga bertugas memberikan kenyamanan bagi rakyatnya, termasuk dalam perkara kebutuhan rumah. Jangan sampai kebijakannya justru menyusahkan rakyat sebagaimana sabda Nabi Saw dalam riwayat Muslim. Dari ‘Aisyah berkata, Rasulullah Saw, “Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia membuat susah mereka, maka susahkanlah ia. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lantas ia mengasihi mereka, maka kasihilah ia.”

Pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara, dan rumah adalah salah satu kebutuhan dasar bagi rakyat. Maka, semestinya penyelenggara perumahan rakyat sepenuhnya menjadi tanggungan negara, tanpa kompensasi maupun iuran wajib seperti saat ini. Negara bukan pengumpul dana rakyat, justru bertugas memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Negara mestinya memberikan kemudahan pembelian tanah dan bangunan, membangun perumahan rakyat dengan harga yang sangat terjangkau atau murah. Bahkan harusnya mampu memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang dan pangan dengan menetapkan kebijakan pangan yang murah.

Negara juga berkewajiban menyediakan lapangan kerja hingga para pencari nafkah akan mudah dalam mengakses dan mencari pekerjaan. Islam menjadikan rumah sebagai kehormatan yang wajib dijaga dan dilindungi.

Para ulama di masa lalu telah menuturkan kebijakan Khilafah tentang pembangunan rumah tempat tinggal dengan memperhatikan prinsip tersebut. Sebut saja, Kitab Al-Qismah wa Ushul al-Aradhin karya Abu Bakar al-Farfattha’i, ulama abad ke-5 H. Juga Kitab Al-I’lan bi Ahkam al-Bunyan karya Ibnu Rumi, ulama abad ke-8 H. Mulai dari pemilihan lokasi, ketinggian rumah yang tidak boleh lebih dari 7 Dzira’ agar tidak bisa melihat aurat tetangganya serta untuk menghindari kesombongan.

Demikian pula dengan kamar, minimal mempunyai empat kamar. Pagar sebagai pelindung rumah seharusnya tertutup, sehingga bisa menutupi penghuni yang ada di balik pagar karena status ruang dalam pagar merupakan kehidupan khusus, di mana tamu yang hendak masuk harus izin kepada pemilik rumah. Menariknya lagi bahkan ventilasi pun diatur oleh Islam. Sebagaimana Umar bin Al-khattab menetapkan ketinggian posisi ventilasi sehingga tetangganya tidak bisa digunakan untuk mengintip. Kebijakan ini telah diterapkan oleh para Khilafah pada masa lalu.

Begitulah kebijakan Khilafah dalam pembangunan rumah, hingga hal-hal kecil soal ventilasi pun diatur sedemikian rupa. Begitupun dengan lokasi yang sebaiknya jauh dari masjid karena kawasan dekat masjid akan menghalangi perluasan masjid. Semakin jauh, makin besar pula pahalanya. Termasuk kawasan yang bersih dan lingkungan yang baik.

Pemenuhan kebutuhan papan masyarakat terselenggara dengan benar dan tepat ketika sistem Islam kaffah dapat terwujud dengan sempurna dengan hadirnya negara Khilafah. Dengan penerapan syariat Islam, fungsi negara bisa kembali normal di tengah keabnormalan kehidupan yang berasas sistem sekuler kapitalisme. Wallahu a’lam bisshowwab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *