Opini

Tapera Implikasi Tabiat Pemalak Rakyat

194
×

Tapera Implikasi Tabiat Pemalak Rakyat

Sebarkan artikel ini

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

 

Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus bergulir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Gelombang penolakan terus terjadi, lantaran PP tersebut akan mewajibkan perusahaan memotong gaji pekerja swasta. Nantinya para karyawan akan mendapatkan potongan gaji sebesar 3% sebagai iuran Tapera, dengan rinciannya 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja. Kewajiban iuran Tapera ini diyakini akan menambah beban kelas menengah di Indonesia, lantaran daftar potongan gaji yang diterima karyawan semakin panjang.(sindonews.com, 30/5/2024).

Kebijakan Tapera ini diputuskan pemerintah dengan alasan bahwa Tapera merupakan solusi penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki perumahan. 9,9 juta orang Indonesia belum memiliki rumah.14 juta warga berpenghasilan rendah tinggal di rumah yang tidak layak huni. 81 juta penduduk usia milenial (usia 25—40 tahun) kesulitan memiliki hunian.

Hanya saja perlu difahami, saat ini beban hidup masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya Tapera, tambahan pungutan di tengah sulitnya kehidupan rakyat semakin menekan perekonomian rakyat. Sebelumnya para pekerja sudah dihadapkan pada pungutan Pajak Penghasilan (PPH), pungutan untuk BPJS Ketenagakerjaan, pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah naik menjadi 11% dan akan kembali naik menjadi 12% pada awal 2025, ditambah lagi Presiden Jokowi telah menyetujui kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang otomatis beban pengeluaran warga semakin melambung.

Lebih menyedihkan lagi, derita rakyat akan semakin tinggi. Adanya sanksi yang disiapkan oleh Pemerintah untuk pekerja maupun pengusaha yang menolak program Tapera, mulai dari sanksi administratif, denda, hingga ancaman pencabutan izin usaha untuk para pengusaha, semakin menyempitkan pemenuhan kebutuhan rakyat. Jika alasan Tapera diperuntukkan rakyat, mengapa harus menambah bebannya, bukan meringankannya. Mengapa pula harus memaksa?

*Tapera dan Kebutuhan Papan Rakyat*

Nabi saw. bersabda,

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيُّ.

“Ada empat perkara yang termasuk kebahagiaan, [yaitu] istri salihah, tempat tinggal yang lapang, teman atau tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman.” (HR Ibnu Hibban).

Papan (tempat tinggal) di dalam Islam merupakan satu kebutuhan asasi selain sandang dan pangan. Setiap kepala rumah tangga wajib menyediakan tempat tinggal bagi keluarga mereka sesuai dengan perintah Allah.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana saja kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (TQS Ath-Thalaq [65]: 6).

Kewajiban para suami menyediakan tempat tinggal untuk istri tersebut telah disepakati oleh para ulama. Pemenuhan tempat tinggal bagi istri dapat melindungi para istri dari pandangan orang lain di luar rumah, terjaga dari cuaca panas dan dingin, serta gangguan lainnya seperti binatang buas, dsb.. Tentunya pemenuhan rumah tersebut mengikuti kemampuan para suami. Dengan memiliki rumah yang layak, kebahagiaan akan didapat manusia.

Demikianlah adanya. Tempat tinggal/papan/rumah adalah kebutuhan asasi. Hanya saja model pemenuhannya bukanlah dengan memakan harta rakyat secara batil. Dan Tapera menunjukkan adanya indikasi kebatilan tersebut. Dalam Tapera tertunjukkan bahwa ada aktivitas pengambilan harta rakyatnya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti berbagai pungutan atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dsb. adalah pungutan paksa yang rakyat menderita karenanya. Rakyat bagai dipalak preman. Mirisnya, Tapera mengimplikasikan tabiat pemalak. Dan ini merupakan kezaliman.

Kezaliman tersebut begitu nampak dari isi PP Nomor 25 Tahun 2020, antara lain:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *