Opini

Tanpa Terminal Kendaraan Parkir Tak Beraturan

73
×

Tanpa Terminal Kendaraan Parkir Tak Beraturan

Sebarkan artikel ini

By : Oom Rohmawati
Penggiat literasi

 

Ciri khas titik akhir yang menentukan berhentinya sebuah kendaraan umum, biasanya ditandai dengan adanya terminal. Jika tidak maka akan tampak pemandangan yang kurang nyaman. Mobil akan parkir sembarangan, yang akhirnya sulit mengatasi kemacetan, bahkan memungkinkan terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut.

Seperti yang sedang disoroti oleh Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, yaitu di kawasan Cileunyi yang terlihat semrawut karena banyak parkir liar. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Bandung perlu membangun terminal di wilayah Cileunyi. Hal itu tidak perlu menunggu pemerintah pusat untuk kondisi yang urgent. Jika dibiarkan maka akan menyebabkan menjamurnya terminal liar, sehingga memunculkan armada gelap yang tidak berizin. (RadarBandung.id, 19/5/2024)

Pemerintah pusat pun melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Hilman Kadar mengatakan, pihaknya bersama Bupati Bandung, Dadang Supriatna terus mendorong terbangunnya Terminal Tipe A di wilayah timur. Dengan opsi simpul transit lain yakni Transit Oriented Development (TOD) Tegalluar. Hilman pun mengklaim bahwa bukan hanya akses angkot saja, tapi hingga bus akan langsung terintegrasi jalurnya dengan TOD Tegalluar. Bahkan rencananya kereta cepat juga dapat terkoneksi sampai ke Tol Cigatas.

Adapun terkait belum adanya terminal baru di wilayah Cileunyi, Hilman berkomentar bahwa sebelum kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna terminal di Cileunyi sudah ada. Lokasinya di pinggir jalan, tepatnya berada di bawah Pasar Cileunyi atau selepas jalan raya, sejalur dari arah Cibiru. Namun, lahan tersebut sudah tidak disewakan lagi oleh Pemerintah Desa Cileunyi Wetan. (Jabarekspres, 4/5/2024)

Urgensi Terminal
Terminal merupakan salah satu fasilitas umum sebagai bagian dari prasarana lalu lintas angkutan jalan. Layaknya sebuah fasilitas umum, terminal memiliki kejelasan produk-produk untuk disajikan kepada objek-objek  yang dilayani. Produk yang dimaksud tentu bukanlah barang-barang, melainkan berbagai jenis jasa dari layanan berupa fasilitas yang tersedia. Sesuai dengan standar pelayanan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 40  Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan. Dan sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum.

Sedangkan bagi penumpang, terminal menjadi tempat untuk mendapatkan pilihan berbagai angkutan umum yang tersedia. Dan menjadi lokasi transit, dari satu trayek ke trayek lainnya. Penumpang juga membutuhkan fasilitas informasi, untuk kejelasan/ketepatan jadwal angkutan dalam melakukan perjalanan. Sementara bagi masyarakat umum, terminal diharapkan akan memberikan pelayanan jasa fasilitas umum yang baik dan nyaman, seperti toilet, ruang tunggu, kantin/pertokoan, musalla dan fasilitas pendukung lainnya. Ini semua pemerintahlah yang harus memenuhinya.

Karut-marut transportasi umum dimulai dari tata kelola yang diserahkan pada swasta. Sekularisme yang melahirkan sistem kehidupan kapitalisme memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri bisnis. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum seperti transportasi kerap dikuasai oleh perusahaan asing atau swasta, yang secara otomatis mempunyai fungsi keuntungan bukan fungsi pelayanan.

Menurut pandangan kapitalis, dalam pelaksanaan pelayanan publik termasuk di dalamnya pembangunan terminal, negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan yang bertindak sebagai operator diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemilik modal. Maka tak heran layanan serta pembangunan transportasi pun dikelola swasta atau penguasa yang berperan sebagai pengusaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *