Oleh. Putri Sakinatul Kirom
Banjir seolah menjadi pemandangan biasa yang ditemui di berbagai kota besar jika musim hujan tiba.
Salah satu kota yang terkenal menjadi langganan banjir yakni Bandung, bahkan bukan hanya banjir saja tanah longsor juga kerap menjadi ancaman nyata masyarakat di berbagai daerah khususnya mereka yang hidup di daerah lahan pertanian.
Beralih dari Bandung ternyata beberapa waktu lalu, daerah di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) juga mengalami banjir bandang, yakni di Desa Lubuk Kumbung dan Desa Suka Menang.
Dua desa di Kecamatan Karang Jaya tersebut menjadi daerah yang paling parah terdampak banjir, diketahui 50 rumah hanyut terseret banjir bandang. (Sumselupdate, 16 /4/2024)
PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni menggandeng Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerag (BPBD) Muhammad Iqbal Syahbana langsung bergerak cepat menerjunkan bantuan kepada para korban.
Bantuan tersebut meliputi paket logistik sembako dan dua unit perahu karet untuk mengevakuasi para korban.
Fenomena banjir merupakan fenomena alam berulang. Setiap tahun beberapa daerah selalu terendam banjir apabila intensitas curah hujan cukup tinggi.
Memang tidak salah bahkan wajib memberikan bantuan kepada yang tertimpa musibah, namun lagi-lagi upaya ini hanya bersifat pragmatis (sementara) sedangkan masyarakat membutuhkan solusi yang tepat agar ruang tempat tinggal mereka aman dan nyaman tanpa khawatir terjadi banjir lagi.
Sebenarnya penyebab utama terjadi banjir dimana-mana bukan karena faktor alam saja namun juga karena salah kelola. Meluasnya banjir menjadi bukti nyata mengguritanya kapitalisme di negeri ini, dimana kebijakan struktural pembangunan ala kapitalis yang abai terhadap tata ruang dan tata wilayah yang hanya mementingkan ego sektoral.
Misalnya penebangan hutan secara liar, menutup tanah resapan, aliran sungai mengalami abrasi serta sistem drainase dibuat terintegrasi.
Sedangkan di sisi lain negara sering gagap melakukan mitigasi bencana, meskipun ada namun hanya ala kadarnya bahkan terkesan solusi tambal sulam.
Akibatnya bencana tidak bisa diantisipasi dengan baik, yang ada masalah banjir menjadi PR yang tidak pernah kelar dan sulit terselesaikan.
