Opini

Sulitnya Sarana Pendidikan, Haruskah Dilakukan Intervensi Anggaran?

78
×

Sulitnya Sarana Pendidikan, Haruskah Dilakukan Intervensi Anggaran?

Sebarkan artikel ini

By : Narti Hs

Ibu Rumah Tangga dan Pemerhati Generasi

 

Dengan jumlah penduduk yang besar ditambah topografi pegunungan, Kabupaten Bandung masih terdapat daerah yang belum memiliki sekolah tingkat atas yakni sekolah milik negara (negeri). Kondisi tersebut mengakibatkan banyak siswa yang kesulitan mencari sekolah khususnya pada tingkat Menengah Atas (SMA), terutama di daerah-daerah terjauh.

Ditambah dengan metode
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saat ini menyebabkan mereka tidak bisa masuk dalam zonasi atau kalah saing dengan siswa yang jarak rumahnya terdekat dari sekolah.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto menyatakan, terdapat beberapa daerah yang masih kesulitan bisa masuk SMA Negeri dengan alasan rumah jauh. Kondisi tersebut menurutnya harus juga dipikirkan oleh pemerintah Kabupaten Bandung supaya bisa memfasilitasi pendidikan anak-anak di tempat terjauh sekalipun.
Pemerintah Kabupaten Bandung bisa mengajukan sekolah baru kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi siswa-siswa yang berada di titik terluar Kabupaten Bandung dengan fasilitas pendidikan minim. Ataupun bisa juga dengan intervensi dalam hal anggaran. (Ayobandung.com, 30 Mei 2024)

Inilah realita sarana pendidikan di Kabupaten Bandung yang belum mampu memenuhi secara merata bagi para siswa. Padahal pendidikan adalah salah satu kebutuhan asasi masyarakat yang harus dipenuhi.
Belum lagi, dengan mekanisme zonasi akhirnya calon siswa yang jauh, tidak bisa memiliki kesempatan untuk sekolah negeri. Meskipun swasta bisa menjadi pilihan, tetapi biaya yang menjadi kendala. Sementara tidak semua orang memiliki cukup biaya. Hal ini menyebabkan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah Pusat dengan Daerah. Sehingga masih dilematis memang, tetapi seperti inilah sistem kapitalis. Semua urusan riayah akan selalu dijadikan bahan pertimbangan.

Sejatinya dalam sistem kapitalisme, penghormatan terhadap ilmu dan guru; memang hanya dihitung secara materialistik. Karena itu, saat tunjangan profesi dihilangkan, maka sama saja dengan menghapus secara keseluruhan kesejahteraan guru.
Mirisnya lagi pendidikan saat ini, negara hanya menyediakan sekolah dengan fasilitas seadanya. Kurikulum pun berubah-ubah. Hingga sumber daya manusia semisal guru, digaji dengan tidak manusiawi.
Seperti fakta di lapangan, bahwa guru honorer hanya diupah sekitar 600 ribu sampai satu juta rupiah saja per bulan. Bahkan ada yang kurang dari itu. Maka bagaimana bisa terwujud pendidikan yang layak untuk seluruh rakyat?

Di dunia manapun, sistem kapitalisme neoliberalisme memang tidak pernah menghasilkan apapun selain keterjeratan negara yang bermuara pada kesengsaraan rakyatnya. Keterpurukan masyarakat yang terjadi saat ini tidak lepas dari abainya peran negara dalam ri’ayah (memelihara). Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap dunia pendidikan dan mengatasi masalah ini?

Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok komunal, sehingga negara akan selalu hadir guna memastikan terpenuhinya hak rakyat. Soal pembiayaan tidak menjadi kendala karena pengelolaan harta baik kepemilikan umum, milik negara, individu; telah diarahkan oleh syariah. Negara pun hadir dengan fungsinya sebagai raa’in-nya.

Ajaran Islam, telah memerintahkan untuk menjadikan syariah Islam menjadi asas pengaturan dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik dan negara. Satu hal mendasar yang membedakan sistem Islam dengan aturan sekuler adalah tanggung jawab negara. Islam mewajibkan negara melayani dan memenuhi pendidikan bagi semua. Jadi pendidikan bukan tanggung jawab keluarga, tetapi negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *