Oleh Fina Fadilah Siregar
Pemerintah kembali membuat rencana mengejutkan. Pemerintah mewacanakan untuk mengalihkan subsidi LPG ke Bantuan Langsung Tunai (BLT). Wacana ini dinilai akan menimbulkan masalah. Menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, kebijakan ini akan menyebabkan kerumitan tersendiri.
“Menurut saya itu dalam implementasinya akan rumit, secara wacana bisa sangat efektif tentunya. Namun, implementasinya akan rumit karena antara penerima BLT dengan LPG ini, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian,”. (Berita Satu, 17/7/2024).
Lebih lanjut Trubus menuturkan, apabila kebijakan itu direalisasikan Ia khawatir akan berdampak pada melambungnya kenaikan harga bahan pokok.
“Kalau subsidi LPG dihapus, harga-harga akan melambung tinggi. Nanti yang terdampak masyarakat miskin lagi, nanti tambah susah daya belinya. Selama ini kan, dapat subsidi itu bisa secara langsung menekan harga pokok pangan, bisa secara efektif menekan harga, artinya harga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah,”. (Berita Satu, 17/7/2024).
Trubus menilai, program BLT bukanlah solusi karena selama ini implementasinya belum efektif. Menurut dia, mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT hanya akan membuat kebijakan yang menyebabkan masalah baru.
