Oleh: Suwairirin, S.Pd
(Pengajar Salah Satu TKIT)
Salah satu pemenuhan kebutuhan yang tidak boleh di abaikan adalah pemenuhan kebutuhan pokok, yang harus selalu di upayakan karena untuk memenuhi jasmani semua manusia dengan tersedianya makanan dan minuman yang harus di konsumsi setiap hari. Berbagai macam upaya yang di lakukan oleh manusia untuk memenuhi itu semua, tentunya diperlukan alat rumah tangga untuk memasak adanya gas LPG. Mengenai gas LPG setiap tahun harganya selalu melonjak naik seperti gas LPG 3 kg yang pada umumnya gas semacam ini banyak di gunakan oleh masyarakat.
Akhirnya mengakibatkan keresahan, apalagi berita yang tersebar harga gas LPG 3 kg siap-siap harganya naik jika tanpa disubsidi. Seperti yang diberitakan laman media online CNNIndonesia bahwa, gas LPG 3 kg akan naik tinggi bila dipasarkan tanpa subsidi dari pemerintah. Komisi VII DPR RI mengungkapkan harga asli atau harga keekonomian dari tabung LPG tersebut. “Di dalam setiap tabung LPG 3kg, ada subsidi pemerintah 33 ribu. Jadi kalau harganya sekarang adalah katakan saja Rp 20 ribu deh harganya, artinya kan keekonomiannya Rp 53 ribu kan? Kurang lebih kalau keekonomiannya seperti itu” Ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno.
Dengan hal ini pemerintah sebaiknya melihat secara jelas apa permasalahan masyarakat saat ini. Meskipun dikatakan masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan oleh Kementrian ESDM bersama DPR, tetapi kebijakan ini akan menimbulkan kerumitan. Kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah kepada Beritasatu.com bahwa mengalihkan subsidi LPG menjadi BLT hanya akan membuat kebijakan yang membuat masalah baru.
Dari fakta di atas, menunjukkan bahwa pemerintah seakan-akan berlepas tangan dalam urusan rakyat, jika LPG di hapus maka daya beli masyarakat semakin susah dan tidak terjangkau oleh masyarakat bawah, muncullah permasalahan baru dari sebuah kebijakan yang tidak ada penyelesaiannya baik dari subsidi LPG hingga kepada pengurusan BLT yang sampai sekarang juga belum ada perubahan untuk warga miskin dari sisi pemerintah.
Subsidi dalam bentuk BLT dianggap sebagai solusi agar subsidi tepat sasaran, sehingga mengurangi beban anggaran negara dalam menyediakan subsidi, dan akan diterapkan pada tahun 2026. Pengurangan subsidi menjadi salah satu konsekuensi dan implementasi dari penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan negara hanya sebagai regulator.
