Oleh Fina Fadilah Siregar
(Aktivis Muslimah)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan alokasi anggaran terbesar Indonesia adalah untuk pendidikan. Sementara itu, menurut Prabowo, India dan Amerika Serikat justru mengalokasikan anggarannya untuk pertahanan.
“Banyak negara alokasi pertamanya alokasi terbesar dalam APBN adalah pertahanan. Demikian AS, demikian India alokasi terbesar pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024. (Viva, 10/12/2024).
Menurut Prabowo, kebijakan menempatkan pendidikan sebagai prioritas merupakan jalan keluar dari kemiskinan. Prabowo juga menekankan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial dan subsidi juga merupakan langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi Indonesia.
“Dari hilirisasi tapi di ujungnya pendidikan dan kesehatan, yang akan membawa kita keluar dari kemiskinan,” ujarnya. (Viva, 10/12/2024).
Oleh karena itu, Prabowo juga optimis program makan bergizi gratis juga merupakan hal strategis yang dijalankan pemerintah demi menyelamatkan anak-anak bangsa dan memberdayakan ekonomi lokal, termasuk ekonomi pedesaan.
“Kita selamatkan anak-anak kita tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi, puluhan triliun akan beredar di daerah,” pungkasnya. (Viva, 10/12/2024).
Pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang tepat. Harapan muncul ketika dinyatakan akan adanya peningkatan anggaran untuk dua bidang tersebut. Sayangnya pernyataan tersebut belum didukung dengan kebijakan yang sejalan. Bahkan adanya kebijakan yang membuat hidup rakyat makin sulit termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Apalagi dalam sistem kapitalisme, kapitalisasi pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Belum lagi berbagai pungutan pajak jelas memberatkan rakyat dan turunnya anggaran MBG. Semua adalah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini mendukung terwujudnya penguasa populis penuh pencitraan.
