Opini

Solusi Islam Terhadap Stunting

73

Oleh : Salma Hajviani

Stunting masih menjadi problematika yang belum terselesaikan. Indonesia berada pada urutan ke-4 dunia dan kedua di Asia Tenggara dalam hal balita stunting (merdeka, 21/12/2020). Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2019 tercatat sebanyak 6,3 juta balita dari populasi 23 juta atau 27,7 persen balita di Indonesia menderita stunting. Jumlah tersebut masih jauh dari standard WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.

Menurut World Health Organization (WHO), stunting merupakan sebuah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang serta simulasi psikososial yang tidak memadai.

Karenanya, pemerintah menargetkan penurunan stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen di tahun 2024 (merdeka, 31/10/2020). Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) No 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting dan menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai leading sektor program percepatan penurunan stunting. Program tersebut juga diimplementasikan pada tataran pemerintahan daerah.

Sebagaimana pemerintah kota Bandung,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung melaksanakan audit kasus stunting sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Rabu, 19 Juni 2024.

Dalam kegiatan ini, sasaran utama Kelurahan Cipamokolan meliputi 2 ibu hamil dan 2 baduta (bayi dua tahun) yang teridentifikasi risiko stunting.

Lurah Cipamokolan, Tito Prihatin berharap, dengan adanya audit dapat melihat perkembangan yang lebih baik dalam penanganan stunting di wilayah Cipamokolan.

Namun apakah upaya ini adalah solusi?

Stunting sebenarnya bukan hanya perkara ketidaktahuan ibu hamil mengenai asupan gizi berimbang. Akan tetapi, faktor utamanya adalah kemiskinan yang terjadi masyarakat negeri ini, Kemiskinan juga yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki rumah yang layak dan air bersih. Kemiskinan yang membuat masyarakat tak mampu membeli dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangankan untuk memenuhi asupan 4 sehat 5 sempurna, untuk sekadar makan seadanya pun sulit didapatkan.

Ditambah lagi tingginya tingkat pengangguran di negara ini membuat para kepala keluarga tak punya lahan penghasilan untuk memenuhi segala kebutuhannya.

Kemiskinan tercipta oleh sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme negara tidak berperan penuh dalam mengurusi rakyatnya. Menjamin keberadaan makanan bergizi semestinya dilakukan oleh negara. Namun saat ini, pasokan makanan bergizi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta yang menjualnya kepada rakyat untuk mendapatkan keuntungan.

Maka bagaimanapun program penanganan stunting digiatkan, selama kapitalisme masih menjadi sistem kehidupan, stunting takkan mampu terselesaikan. Karena persoalan stunting bukan semata karena kurangnya akses makanan bergizi, melainkan sistem yang menaungi kehidupan itulah yang telah menciptakan kemiskinan sistemik.

Exit mobile version