Penulis : Iis Kurniati
(Aktivis Muslimah Peduli Umat)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keinginannya untuk menghentikan perang di Palestina dan daerah konflik lainnya. Hal itu disampaikan di hadapan puluhan delegasi negara-negara Afrika dalam Forum Parlementer Indonesia Afrika (IAPF) 2024 di Nusa Dua, Bali, Minggu (1/9/2024).
Dalam pidatonya yang sekaligus merupakan pembuka kegiatan tersebut, Puan mengingatkan tentang peran parlemen untuk berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan global. Dia juga mengatakan bahwa parlemen harus menghargai HAM dan menegakkan rule of law.
Karena itu maka menurutnya parlemen berperan untuk mendorong perdamaian dunia dengan menolak cara kekerasan dalam menghasilkan perdamaian.
Puan juga menegaskan niat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum kerja sama antara Indonesia dan Afrika. Selain itu, dia juga mendorong perdamaian di wilayah konflik lainnya seperti Ukraina yang terlibat perang dengan Rusia.
“Di negara demokrasi, Parlemen akan berperan menentukan kebijakan suatu negara. Apakah akan memulai perang atau menempuh cara damai,” tuturnya.
“Termasuk dalam hal ini, kita perlu memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina, menghentikan perang di Gaza, Ukraina, dan berbagai wilayah yang dilanda perang dan konflik,” imbuh Puan.
“Jadi dalam semua event internasional dan konferensi internasional posisi Indonesia itu jelas bahwa kita tetap berusaha mendorong (perdamaian) melalui pemerintah, melalui diplomasi parlemen, melalui semua keputusan yang Indonesia ambil,” ujarnya lagi.
Menurutnya, kemerdekaan Palestina itu adalah satu hal yang harus dilakukan bagaimana caranya yaitu melalui diplomasi dan negosiasi secara damai.
Usai seruan untuk membela Palestina itu, Puan mendapatkan gemuruh tepuk tangan dari para tamu undangan yang merupakan anggota parlemen negara-negara Afrika itu.
Hal yang sama juga diutarakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia mengungkapkan hal yang senada dengan yang disampaikan Puan.
Namun, Retno juga menegaskan peran parlemen untuk memobilisasi tekanan publik internasional dalam upaya mengakhiri genosida di Palestina.
“Dalam kasus Palestina, parlemen memegang peran penting dalam menggunakan jaringan parlemen untuk memobilisasi tekanan publik internasional untuk mengakhiri agresi dan genosida di Palestina,” ujar Retno.
Saat ditemui usai berpidato, Retno menjelaskan jika komitmen negara-negara Afrika dengan Indonesia untuk mendukung Palestina sudah berawal sejak Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.
“Di situ berawal dari 1955 maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bekerja bersama, untuk melindungi kemanusiaan dan keadilan untuk bangsa Palestina. Tadi kental sekali call (panggilan) untuk tetap membela perjuangan bangsa Palestina,” tutur Retno.
Sementara, IAPF merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara Afrika yang digelar dalam rangkaian Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholder (HLF MSP}. Forum tersebut mengundang sekitar 1.500 delegasi dari negara-negara di Afrika.
Indonesia sendiri secara konsisten lantang menyuarakan di dunia global untuk mewujudkan perdamaian di Palestina dan Ukraina. Ada tiga sasaran yang ingin dicapai dalam upaya ini. Pertama, penghentian segala bentuk kekerasan. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ketiga, dimulainya kembali pembicaraan perdamaian menuju two state solution sesuai parameter internasional.
Pernyataan Puan itu sesungguhnya hanyalah pencitraan belaka, karena kita tahu meski seluruh dunia menghujat, mengecam, mengutuk, dan menuntut agar entitas Yahudi penjajah diseret ke pengadilan internasional tertinggi, mereka bergeming dan tetap bebal. Termasuk lembaga internasional dan penguasa negeri-negeri muslim pun sering menyerukan hal yang sama.
isu Palestina adalah masalah global yang dapat menyatukan pemikiran dan perasaaan umat Islam, kecuali bagi mereka yang iman dan rasa kemanusiaannya sudah mati. Bersatunya umat dalam persatuan akidah Islam adalah kunci bangkitnya peradaban dan kejayaan Islam. Palestina adalah barometer kondisi umat Islam sekaligus katalisator kebangkitan dan kesadaran umat akan pentingnya satu kepemimpinan bagi umat Islam sedunia.
Selama 75 tahun penjajahan entitas Yahudi atas Palestina adalah bukti bahwa sekat negara bangsa adalah penghalang terbesar bagi penguasa negeri-negeri muslim mengirimkan tentara militernya memerangi entitas Yahudi. Nasionalisme jugalah yang membuat negara Khilafah Utsmaniah mudah dirongrong dan berpecah belah menjadi lebih dari 50 negeri muslim.
Ketiadaan Khilafah menjadi awal mula malapetaka Palestina. Migrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari Eropa, pengusiran, pencaplokan, hingga penjajahan tanah Palestina oleh entitas Yahudi, terjadi tanpa henti. Fakta inilah yang harus dipahami bahwa sejarah Palestina hidup damai ketika masih ada satu kepemimpinan bagi umat islam.
Satu-satunya solusi hakiki bagi Palestina adalah mengirimkan bantuan berupa militer dan senjata untuk mengusir Israel dari bumi mereka dan hal itu tidak bisa dilakukan jika kaum muslimin masih terpecah-pecah dengan pemimpin mereka masing-masing yang hanya sibuk melakukan pencitraan. Umat Islam membutuhkan hadirnya seorang khalifah yang akan mempersatukan kaum muslimin seluruh dunia dan memberi komando jihad fii sabilillah ke Palestina untuk mengusir dan memerangi Yahudi. Karena Palestina tidak akan dapat dibebaskan dengan cara damai dan diplomasi, seperti yang disampaikan Puan Maharani. Umat juga tidak perlu berharap pada resolusi PBB karena puluhan resolusi itu faktanya tidak berguna jika AS dan sekutunya menggunakan hak vetonya dalam menganulir kemerdekaan Palestina.
Sementara dengan Khilafah, maka sekat-sekat negara bangsa akan tercerai, persatuan kaum muslim akan terwujud dan penjajah Yahudi akan mudah diperangi dengan jihad fi sabilillah
