Oleh: Komanah
(Ibu rumah tangga).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, meraih penghargaan Apresiasi Daerah Layak Anak 2024 pada perayaan HUT 13 Tahun Kompas TV di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu (11/9/2024) malam. Penghargaan itu, dari Kompas TV yang diterima Bupati Bandung, Dadang Supriatna diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bandung, Sandi Apriatna. Ini sebuah kehormatan bagi kami, atas apresiasi yang diberikan oleh Kompas TV, kata Sandi.
Beliau mengungkapkan, apresiasi daerah layak anak ini sebagai wujud komitmen Pemkab Bandung, dalam memberikan layanan kepada anak-anak dalam berbagai hal. Karena anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan edukasi dari pemerintah daerah.
Mengingat anak-anak merupakan calon generasi penerus bangsa, dan negara yang harus mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya sesuai dengan kebutuhannya,”. Untuk mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan berakhlakul Karimah. Sandi mengungkapkan, Pemkab Bandung sudah menggulirkan tiga muatan lokal di sekolah yakni, Pendidikan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda, serta Belajar Mengaji dan Menghafal Al-Qur’an.” Setelah
program guru ngaji digulirkan imbuh Sandi, sekarang sekitar 80 persen anak-anak TK, SD, SMP di Kabupaten Bandung bisa baca Al-Qur’an. Sebelum Bupati Bandung, Dadang Supriatna dilantik menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bandung. Ini sebuah prestasi bagi Kabupaten Bandung, sehingga mendapat apresiasi daerah layak anak tahun 2024,” katanya.
Tentu ada kriteria suatu daerah yang dianggap layak anak. Setandar anak dalam sistem Kapitalis sekuler, tidak pada jaminan hak-hak anak terpenuhi. Baik jaminan kebutuhan pangan, keamanan,pendidikan dan kesehatan. paktanya saat ini, tidak ada namanya keamanan, kesehatan maupun pendidikan bagi anak. Fakta yang kita lihat saat ini, anak-anak sangat terzolimi, teraniaya. Banyak sekali kasus anak yang hampir disemua daerah, bermasalah terhadap anak-anak sangat memprihatinkan.
Ini semua harusnya menjadi PR penguasa, harus ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah anak-anak agar terjamin, semua kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Miris juga disaat keadaan anak-anak tidak baik-baik saja, tiba-tiba mendapatkan penghargaan dengan dalih daerah layak anak. Padahal faktanya, anak-anak masih sangat bermasalah disistem sekuler ini, hak anak tidak dipenuhi. Dengan menggulirkan program muatan lokal, bukanlah solusi untuk mempersiapkan generasi yang berakhlakul Karimah. ini semua hanya pencitraan semata untuk kepentingan segelintir orang.