Oleh Nurul Aini Najibah
Pegiat Literasi
Sangat memilukan. Belakangan ini, berbagai bencana terjadi silih berganti di berbagai daerah di tanah air. Di antaranya adalah banjir bandang yang terjadi di Sukabumi dan pergerakan tanah di Cianjur. Menurut data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, hingga Sabtu, 7 Desember 2024, pukul 17.30 WIB, tercatat terdapat 328 titik bencana yang tersebar di 39 kecamatan. (detik.com, 7/12/2024)
Pemerintah kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama satu pekan kedepan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mendirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Pendopo Kabupaten Sukabumi. (tirto.id, 5/12/2024)
Dampak Pembangunan Kapitalistik
Banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia memang sebagian besar dipicu oleh faktor alam, seperti tingginya intensitas hujan. Namun, dengan mitigasi yang baik, dampaknya dapat dikurangi, baik terhadap korban jiwa, kerugian materi, maupun kerusakan infrastruktur. Sayangnya, upaya mitigasi bencana di Indonesia masih jauh dari optimal.
Kita mengetahui bahwa banjir adalah fenomena yang berulang dengan penyebab yang dapat diprediksi, yaitu curah hujan yang tinggi. Waktunya pun dapat diketahui, yaitu pada musim hujan. Bahkan, teknologi saat ini mampu memperkirakan waktu terjadinya hujan dengan intensitas tinggi, sehingga pemerintah dan masyarakat seharusnya bisa bersiap.
Sejatinya, terjadinya bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan negara yang cenderung merusak. Contohnya, ketika negara membiarkan penebangan hutan secara berlebihan, dampaknya tentu akan berupa bencana banjir. Selain itu, penggunaan kawasan hutan yang rentan terhadap bencana untuk kegiatan wisata juga dapat membahayakan banyak nyawa.
Sungguh menyedihkan, kebijakan pembangunan selama ini cenderung eksploitatif, yang akhirnya merusak lingkungan. Pemerintah lebih fokus pada peningkatan ekonomi dan mengabaikan kelestarian alam, padahal keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerugian yang timbul akibat kerusakan lingkungan.
Pembangunan yang eksploitatif adalah ciri khas pembangunan kapitalistik yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Negara hanya memperhatikan pendapatan dari pajak yang disetor oleh para pengusaha, namun mengabaikan kerusakan parah yang ditimbulkan akibat tindakan mereka.
Yang lebih miris, beberapa oknum aparat turut serta melindungi perusakan lingkungan demi keuntungan pribadi, seperti menerima suap. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang eksploitatif ini membuat negara kita menjadi langganan bencana. Bencana ini akan terus berlanjut di masa depan jika kita tidak menghentikannya dengan mengubah arah pembangunan negara.
Kebijakan dan Pembangunan dalam Islam
