Opini

Rutilahu, Bukti Pemerintah tak serius. Loh kok bisa?

91
×

Rutilahu, Bukti Pemerintah tak serius. Loh kok bisa?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Sherina Ramadhani

Di lansir dari TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Di Kabupaten Bandung, terdapat 37 ribu rumah tidak layak huni, hingga selesai masa jabatan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada priode pertama.
Pada tahun 2021 sebanyak 7.437 unit (rumah tak layak huni diperbaiki), tahun 2022 sebanyak 7.397 unit, dan tahun 2023 sebanyak 7.506 unit,” kata Dadang, saat menggelar rembug bedas, di Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Rabu (19/6/2024).
Sebanyak 37 ribu rutilahu tidak akan tuntas (dalam kepemimpinan priode sekarang), baru akan tuntas kalau kepemimpinannya dilanjutkan,” ucapnya.
Dan melansir dari Surabaya.go.id Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melanjutkan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di tahun 2024 ini. Kuota yang disiapkan di tahun ini sebanyak 1.500 unit dengan anggaran APBD sebesar Rp 68,7 miliar.
Menurutnya, sebanyak 1.500 unit itu akan menggunakan dana kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) sebanyak 1.000 unit. Kemudian sisanya sebanyak 500 unit akan menggunakan dana satgas.
Sesuai tusinya BP Tapera hanya bagian dari ekosistem perumahan yang concern di pengelolaan pembiayaan perumahan bagi MBR yang saat ini bersumber dari APBN melalui FLPP,” kata Heru kepada detikcom, Kamis (27/6/2024)
Sebagai informasi, iuran Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.
Sesuai beberapa fakta diatas bahwa kenyataannya rumah layak huni itu tidak 100% dana dari pemerintah, namun dipotong dari APBN, satgas, dan gaji masyarakat itu sendiri.
Adapun program Rutilahu ini hanya digunakan agar seorang pemimpin itu terpilih kembali, berarti bukan murni karena iba seorang pemimpin kepada masyarakat namun hanya dijadikan alat bisnis.
Nyatanya program itu sudah ada di Surabaya sejak 31 Maret 2021 bisa di lihat di laman https://www.suarasurabaya.net
tapi nyatanya masih banyak sekali rumah tidak layak huni khususnya di daerah Surabaya itu, ini membuktikan kurangnya keseriusan pemimpin dalam menjalankan perannya.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang digunakan saat ini pemimpin lebih mengutamakan pemuasan kepada para pemilik modal, tapi dalam sistem Islam pemuasan kepada masyarakat adalah yang utama dan paling utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin dalam sistem Islam seharusnya memiliki sikap penuh kepedulian dan tanggung jawab. Seorang Khalifah bertugas peri’ayah dan penanggung jawab atas urusan rakyatnya bukan hanya sebagai regulator.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *