Oleh : Risnawati
(Pegiat Literasi)
Mirisnya masalah hunian tidak layak yang sudah lama terjadi belum juga dapat pemerintah tuntaskan, bahkan ada belasan juta rakyat mengantre untuk menempati rumah layak huni.
Melansir dalam laman Jakarta – Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo buka suara soal program penyediaan rumah. Menurut Hashim hampir 11 juta keluarga yang antre mendapat rumah layak.
“Menurut statistik pemerintah, kurang lebih ada hampir 11 juta keluarga yang antrean dapat rumah yang layak, hampir 11 juta,” kata Hashim di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Berdasarkan sumber yang sama, Hashim juga menyebut ada sebanyak 27 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Telaah Akar Masalah
Pemerintah mengklaim telah berupaya mengatasi persoalan rumah tidak layak huni Namun, upaya yang telah berjalan bertahun-tahun tidak membuahkan hasil signifikan, belum tertuntaskan. Terbukti, masih ada jutaan rakyat yang berharap memiliki hunian layak. Pemerintah belajar untuk memahami akar masalah dari maslah ini.
Disisi lain, Pemerintah juga mengklaim telah serius mengurangi rumah layak huni melalui regulasi beberapa peraturan menteri, antara lain Peraturan PUPR RI No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun, realitasnya bantuan BSPS bukanlah bantuan yang mudah rakyat miskin dapatkan, mereka harus memiliki tabungan terlebih dahulu.
Dari beberapa upaya pemerintah mengatasi rumah layak huni, sejatinya seluruhnya tidak menyelesaikan masalah rakyat miskin karena berbagai syarat yang memberatkan dan prosedur yang rumit. Justru yang mendapat kemudahan adalah para operator karena negara memberi jalan mulus bagi bisnis mereka dengan berbagai regulasi.
Negara dalam sistem ini berperan sebagai regulator yang memuluskan pihak swasta untuk mengendalikan pembangunan perumahan rakyat untuk mendapatkan untung (kapitalisasi). Tapi narasi yang digunakan seolah-olah negara sedang bekerja memenuhi kebutuhan rakyatnya akan rumah layak.
