Retreat Pejabat Akankah Membawa Manfaat untuk Rakyat?
Oleh : Euis Daniawati
Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini (27/10) menyelesaikan retreat yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Para pejabat di KMP menyatakan siap bekerja setelah pembekalan (retreat) berbau healing di Akmil Magelang. Retreat diadakan untuk menyatukan visi dan misi, membentuk bonding serta team building serta menyatukan visi dan misi pada seluruh jajaran kabinet di bawah pemerintahannya. Retreat tersebut pun menyita perhatian publik. Alih-alih dipuji, publik justru mengkritik retreat yang dilakukan presiden terhadap para menteri dan jajaran di bawahnya. Sekalipun didanai dari kantong pribadi Presiden, kritik mengemuka lantaran beragam fasilitas mewah dan terkesan glamor yang digunakan dalam agenda tersebut.
Mencermati retreat para menteri KMP tersebut, tidak salah jika muncul pertanyaan, apakah hal tersebut bermanfaat untuk rakyat ?
Sejatinya, rakyat bukan hanya butuh pejabat yang disiplin dan sinergi tapi harus punya visi baru untuk perubahan. Sepanjang yang diterapkan aturan sistem sekuler demokrasi kapitalisme, keadilan dan kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. Apalagi faktanya KMP dibentuk dengan spirit bagi-bagi kue kekuasaan, bukan integritas dan profesionalitas. Adanya tukar guling jabatan antara parpol (golkar dan Gerindra) menguatkan hal itu.
Berdasarkan asas ini, semangat membara menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran yang katanya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa tampaknya sulit terwujud. Jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran naik signifikan daripada masa pemerintahan Jokowi, dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian, 5 kepala badan, serta 56 wakil menteri. Dengan banyaknya posisi tersebut, bagi-bagi kekuasaan makin mudah untuk menempatkan para klien, loyalis, dan pendukung pemerintahan yang baru. Dan gemuknya KMP tersebut jelas sangat membebani APBN, bagaimana tidak, biaya gaji yang harus dibayarkan akan semakin meningkat, belum lagi tunjangan dan biaya lainnya tentu akan memperberat beban rakyat yang turut menanggung semua itu.
