Lisa Agustin
Pengamat Kebijakan Publik
Kalimantan Timur adalah daerah yang kaya Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE), juga keindahan alam dan budayanya. Namun sayangnya, daerah yang kaya ternyata tidak berkorelasi pada kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satunya daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang saat ini semakin serius untuk menangani masalah pengangguran dan kemiskinan. Salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) adalah program Kukar Siap Kerja.
Melalui program ini, Pemkab menargetkan untuk melatih dan memberikan sertifikasi keterampilan kepada 6.000 warga hingga tahun 2026, dengan tujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Lukman, mengungkapkan, program Kukar Siap Kerja disusun untuk menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang berkualitas. (tribunkaltim.co, 13/11/2024)
Daerah yang beribukota di Tenggarong ini dikenal juga sebagai kota wisata budaya dengan Prasasti kerajaan tertua di Indonesia (abad IV) Museum Mulawarman. Menurut data survei penduduk pada tahun 2023, Kabupaten Kutai Kartanegara memliki jumlah penduduk sebesar 538.529 jiwa. Dengan luas wilayah daratan 26.326 KM2 dengan luas pengelolaan laut 2.220,37 KM2. (disbun.kaltimprov.go.id)
Namun kita perlu kritisi bersama, apa sebenarnya akar penyebab masalah pengangguran dan kemiskinan di daerah yang subur dan kaya ini?
Klaim Investasi
Jika kita melihat secara mendalam, mekanisme pengelolaan SDAE di seluruh Indonesia mengandalkan dana dari investor. Pemerintah menggunakan kebijakan liberalisasi ekonomi, supaya investor “mau” masuk dalam pembangunan daerah. Inilah yang dinamakan tata kelola kapitalisme sekuler.
Tata kelola kapitalisme sekuler berfokus pada pertumbuhan ekonomi sehingga solusi atas pengangguran terus dinisbatkan pada investasi. Dengan masuknya investasi dalam pengelolaan SDAE harapannya mampu mengurangi pengangguran karena menyerap tenaga kerja. Padahal investasi telah terbukti tidak serta merta menyelesaikan persoalan pengangguran. Buktinya, invetasi Indonesia terus naik tetapi pengangguran malah ikut naik.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan program Kukar siap kerja merupakan program cuci dosa oleh pemerintah karena program ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Faktanya meskipun masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan standar UMR, tetapi kehidupannya masih kesulitan ekonomi. Sebab segala kebutuhan pokoknya harus dibeli dan itu mahal. Belum lagi efek kenaikan pajak, harga BBM, TDL, gas dan lain-lain.
Upaya pemerintah dengan progam pelatihan tidaklah cukup karena bukan realisasi pekerjaan. Warga yang sudah mendapatkan sertifikasi keterampilan, tidak otomatis diserap sebagai tenaga kerja. Selain itu dilatih hanya sebagai tenaga mekanik, teknik, satpam da lain-lain yang berstatus buruh bagi para kapital dan sesuai standar perusahaan.
Seharusnya pemerintah daerah sampai ke pusat memahami akar permasalahannya dulu. Persoalan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi hari ini merupakan dampak dari penerapan kapitalisme sekuler. Untuk mengatasinya maka perlu penyelesaian melalui perubahan sistem dan tata kelola yang berasal dari Zat yang Maha Benar. Yaitu dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan.
Perspektif Islam
Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat. Mekanismenya adalah Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan kerja bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya:
