Oleh Ummu Diaz
Aktivis Muslimah
Makan siang gratis menjadi isu hangat sejak Prabowo Subianto dipilih menjadi Presiden 2024. Pemerintah siap mengalokasikan Rp71 triliun, untuk program makan bergizi dalam Rancangan APBN 2025. Namun, untuk melangsungkan program ini kemungkinan biaya akan terus bertambah untuk pemenuhan susu dan daging bisa mencapai 44 milyar dolar As per tahun.
Pasangan Prabowo dan Gibran mengusulkan alokasi biaya sebesar 15.000 untuk setiap anak sekolah, belum termasuk pengeluaran biaya susu.
Pemerintah DKI sudah melakukan uji coba makan bergizi gratis, bertujuan untuk mengetahui menu kesukaan siswa, kelayakan makanan, pengemasan, distribusi maupun biaya per siswa yang akan dikeluarkan. Uji coba makan gratis sudah dilakukan di SD Negeri 03 Rawa Badak Utara, Jakarta Utara, Jumat 23/8/2024.
Rencana makan bergizi gratis belum terealisasikan malah muncul polemik baru, terkait pembahasan susu ikan pengganti susu sapi. ID FOOD perusahaan holding badan milik BUMN yang akan terlibat untuk menyediakan susu sapi, menghimbau untuk mengganti susu sapi ke susu ikan. Ia menyebutkan perlu impor 2 juta sapi perah untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sementara sapi perah yang dimiliki Indonesia hanya sebesar 400 sapi perah dan tidak bisa mencukupi untuk makan bergizi gratis.
Sedangkan susu ikan saja baru dirilis pada bulan Agustus 2023, hasil kemitraan Koperasi Nelayan Mina Bahari Indramayu yang diresmikan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah MenkopUKM Teten Masduki. (Kompas.com, 10/9/2024)
Susu ikan berasal dari sejenis Ikan Petek yang biasanya para nelayan dijadikan ikan asin dan untuk pakan bebek, karena mudah didapatkan dan pasti harganya murah. Padahal susu ikan seharusnya tidak menjadi alternatif dijadikan menu makan bergizi gratis, karena kadar gulanya yang tinggi dan kurangnya dukungan ilmiah yang memadai mengenai manfaat untuk jangka panjang apalagi untuk anak-anak.
Makan Bergizi Gratis, Peluang Timbulnya Masalah Baru
Di sistem kapitalis saat ini pemerintah selalu memberikan kebijakan yang tidak tepat untuk masyarakat dan akan muncul masalah baru karena dana yang akan dikeluarkan tidak sedikit dan memberikan peluang bagi para koruptor.
Harusnya pemerintah fokus memperbaiki ketahan pangan, sistem kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan dan semua masalah itu masih belum bisa diselesaikan. Dengan adanya makan bergizi gratis akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ujung-ujungnya dibebankan kepada masyarakat dengan kenaikan pajak, harga pangan naik, bukannya meringankan masyarakat, tapi malah memberatkan.
