Oleh : Risnawati
(Pegiat Literasi)
Jelang akhir tahun perbincangan mengenai pajak naik terus mengemuka ke publik. Pasalnya, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025, dari yang saat ini sebesar 11%.
Seperti dilansir dalam laman Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis merupakan salah satu alasan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Airlangga menyampaikan, kenaikan tarif PPN sebesar satu persen dari 11 menjadi 12 persen tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga dapat mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo pada bidang pangan dan energi.
“Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dan juga program terkait dengan makan bergizi,” ungkapnya dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Kapitalisme, Suburkan Pajak
Pasal 7 UU HPP menyebutkan bahwa kenaikan PPN menjadi 11% berlaku mulai 1 April 2022. Selanjutnya, kenaikan akan kembali terjadi pada 1 Januari 2025 menjadi 12%. Kenaikan PPN tetap diberlakukan. Meski pemerintah memberikan batasan barang-barang yang terkena kenaikan PPN, namun sejatinya kebijakan tersebut tetap memberatkan rakyat. Bahkan meski ada program bansos dan subsidi PLN, penderitaan rakyat takterelakkan.
Ini adalah contoh kebijakan penguasa yang populis otoriter. Pemerintah merasa cukup sudah memberikan bansos, subsidi listrik, dan menetapkan barang-barang tertentu yang terkena PPN. Padahal kebijakan tersebut tetap membawa kesengsaraan pada rakyat. Protes rakyat dalam bentuk petisi penolakan kenaikan PPN diabaikan.
Dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan ini dianggap dapat membantu negara mencapai kestabilan ekonominya karena mampu menyesuaikan pengeluaran negara dengan pendapatan yang diterima dari pajak. Cara gampang mendapatkan dana segar guna menutupi defisit anggaran negara serta membantu melunasi utang yang membengkak adalah dengan menjadikan pajak sebagai solusi menyelamatkan keuangan negara.
Selain itu dalam sistem kapitalisme, pajak menjadi sumber pendapatan tetap bagi negara. Wajar jika negara dengan gigih mendorong rakyat membayar pajak, bahkan mempropagandakan bahwa warga negara yang baik adalah yang taat pajak.
Disisi lain, negeri yang menganut sistem kapitalisme memang menjadikan pajak sebagai tumpuan sumber pemasukan kas negaranya. Kebutuhan pokok rakyatnya pun dikenai pajak yang seharusnya dijamin oleh negara malah “dipalak” oleh negara. Terbayang oleh kita yang akan terjadi kemudian jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan, tentu berbagai harga kebutuhan rakyat akan naik, padahal saat ini saja harganya sudah tinggi.
Wajar saja, pajak memang sudah menjadi sumber utama pemasukan negara yang menganut kapitalisme. Padahal sesungguhnya, negeri kita ini kaya akan SDA yang jika dikelola dengan baik akan dapat digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Ini karena SDA terkategori kepemilikan umum. Masalahnya, negeri ini telah salah dalam mengelola SDA yang justru diserahkan kepada asing. Alih-alih memberi kemudahan bagi rakyatnya, yang terjadi justru rakyat yang hidupnya sudah kembang kempis, dipaksa merogoh saku lebih dalam. Alhasil, jika kebijakan ini diterapkan, ini merupakan bentuk kezaliman yang nyata dari penguasa atas rakyatnya.
Karena itu, pajak yang terus meningkat menandakan bahwa negara semakin banyak memungut dari rakyatnya. Ini bisa diartikan sebagai bentuk ketidakadilan karena negara seharusnya menjadi pengurus dan penjamin kesejahteraan rakyat, bukan malah membebani mereka dengan pajak yang terus naik. Negara dalam sistem kapitalisme lebih berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam urusan ekonomi, bukan sebagai pelindung kesejahteraan rakyat.
Hal ini pun, kebijakan pajak pemerintah membuat sebagian besar rakyat jadi tambah panik. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk meningkatkan pendapatan negara dari sumber daya alam yang dimiliki yang notabene jumlahnya lebih besar? Seperti pendapatan pengelolaan dari hutan, emas, timah, migas atau dari pengelolaan hasil laut baik ikan maupun garam. Kenapa kemudian malah menyasar hal-hal yang itu memberatkan rakyat ?
Islam Solusi Menuntaskan