Oleh Ummu Syifa
Aktivis Muslimah
Sungguh zalim, di tengah kondisi ekonomi yang karut marut dan perlambatan di mana-mana, pemerintah tetap akan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 % yang akan diberlakukan pada Januari 2025 mendatang. Menurut Menteri keuangan Sri Mulyani hal tersebut dilakukan agar APBN tetap sehat. (cnbcindonesia.com, 20/11/24)
Memang, di dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme, pajak merupakan sumber pemasukan negara. Naiknya tarif PPN juga diklaim sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang.
Namun, faktanya menaikkan PPN menjadi 12,% belum tentu akan meningkatkan penerimaan dan mengurangi utang bisa terealisasikan, karena ada problem korupsi yang merampok pendapatan pajak rakyat secara nyata, terlebih menaikkan PPN akan berimbas kepada seluruh rakyat tak terkecuali golongan ekonomi lemah. Adapun kecenderungan pemerintah yang gemar berutang mengindikasikan bahwa pajak pun akan semakin besar ke depannya, rakyat diminta ikut menanggung dan salah satunya naiknya PPN yang menambah derita rakyat.
Seharusnya pembiayaan pembangunan akan sangat mudah jika penerimaan diambil dari sumber kekayaan alam milik umum seperti tambang, hutan, laut, dan lain-lain yang dikelola oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sayangnya, pemerintah hanya sebagai regulator bukan menjadi pelayan rakyat. Aturan kapitalisme membuat semua kekayaan alam negeri ini diberikan pengelolaannya kepada swasta yang berorientasi keuntungan bukan untuk rakyat sehingga walaupun negeri kita kaya, tetap saja rakyat tidak bisa menikmatinya bahkan hidup menderita dengan berbagai kesulitan ekonomi dan krisis kesejahteraan. Sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalisme ini yang telah terbukti menyengsarakan kehidupan rakyat.
