Opini

Politik Transaksional adalah Keniscayaan dalam Demokrasi

103
×

Politik Transaksional adalah Keniscayaan dalam Demokrasi

Sebarkan artikel ini

Oleh Ummi Nissa
Pegiat Literasi

Belakangan, bagi-bagi jatah kursi komisaris di BUMN untuk pendukung yang memenangkan pemilu menuai reaksi publik. Mantan Wakil Ketua Dewan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ditunjuk menjadi Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Selain Grace, Fuad Bawazier, seorang politikus Partai Gerindra, juga menduduki posisi komisaris utama.

Tak hanya MIND ID, beberapa nama pendukung lainnya dan orang-orang dekat presiden juga masuk jajaran petinggi Pertamina dan anak-anak usahanya. Ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya diangkat sebagai Komisaris PT Pupuk Sriwijaya (Persero). Condro Kirono dan Simon Aloysius Mantiri yang merupakan Wakil Ketua dan Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masing-masing ditunjuk sebagai Komisaris Independen dan Komisaris Utama PT Pertamina. Sementara Prabu Revolusi menduduki jabatan Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional. (voaindonesia.com, 16 Juni 2024)

Terkait hal tersebut, pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik “bagi-bagi jabatan” ini. Lebih dari itu, penunjukan jabatan yang tidak didasarkan pada kemampuan yang layak, berpotensi akan merugikan perusahaan dan rakyat. Sebab BUMN sejatinya adalah badan usaha milik rakyat yang semestinya membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Terlebih saat ini ada banyak problem yang terjadi dalam BUMN, bahkan sebagian besar badan usaha plat merah ini mengalami kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pejabat yang kompeten di bidangnya.

Meski demikian, politik balas budi dan transaksional memang sudah menjadi habit dalam sistem politik demokrasi. Sebab sistem ini berasaskan manfaat. Di mana ada kepentingan, di situ target keuntungan. Kerjasama terjalin karena ada imbalan yang hendak diraih. Saat ada peluang berkuasa, di sana idealisme tidak lagi dipertimbangkan. Akibatnya, tidak perlu standar termasuk dalam hal kemampuan/kapabilitas.

Bagi penguasa, BUMN bagaikan alat untuk berbagi kursi komisaris untuk para loyalisnya. Mungkin kursi komisaris terasa “manis” sehingga siapa pun yang berjasa dalam memenangkan paslon pemenang, dapat mendudukinya meski kurang kompeten dan belum layak.
BUMN juga kerap menjadi lahan basah berbagi kue kekuasaan. Sebelumnya ada musisi yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN. Perusahaan milik negara tersebut akhirnya mendadak berubah menjadi perusahaan milik pribadi penguasa. Jika ini terus terjadi, BUMN tidak ubahnya sapi perah yang dieksploitasi demi berbagi jatah kursi.
Inilah realitas dalam sistem politik demokrasi sekuler. Politik transaksional menjadi tradisi yang tidak berkesudahan. Masyarakat tidak perlu heran, sebaliknya mereka harus paham dan menyadari kenyataan dalam politik demokrasi. Dalam sistem ini, sikap pragmatis dan oportunistis akan senantiasa ada, baik dilakukan parpol atau individu.
Di sinilah pentingnya kita melakukan kesadaran politik sesuai tuntunan syariat Islam. Islam menetapkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, ada dimensi ruhiyah yang mesti diperhatikan, tidak seperti sistem politik demokrasi yang berasaskan sekuler di mana terdapat pemisahan agama dari kehidupan.

Adapun ketika menentukan para pejabat termasuk penguasa, Islam telah menentukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin. Salah satunya, memiliki kapabilitas agar dapat menjalankan amanahnya dengan optimal. Rasulullah saw. bersabda: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Bukhari)

Dari hadis tersebut ada ancaman kehancuran, jika suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak memiliki kapabilitas. Menurut pendapat ulama, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa seorang pejabat negara setidaknya harus memiliki tiga kriteria penting, yakni al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-raa’iyyah (lembut terhadap rakyat).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *