Opini

Politik Pencitraan, Habit Penguasa Sekuler Kapitalis

129

 

Oleh Ummu Nasywa

Member AMK dan Pegiat Dakwah

Zeis Zultaqawa merupakan Kepala DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kabupaten Bandung, mengatakan bahwa selama 3,5 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung cukup meningkat secara signifikan. Kondisi infrastruktur jalan yang paling terlihat berbeda cukup tajam perubahannya. Di mana jalan-jalan sebelumnya banyak yang rusak parah, berlubang, hingga sulit dilalui, kini mayoritas telah diperbaiki dan dicor. Jalanan pun menjadi mulus dan nyaman untuk dilewati berbagai kendaraan.

Selain berhasil dalam infrastruktur jalan, Pemkab Bandung juga telah banyak membangun jembatan, seperti: Jembatan Rancamanyar, Jembatan Cikeruh, dan Jembatan Cidurian. Manfaat dibangunnya tiga jembatan tersebut adalah untuk peningkatan aksesibilitas, mengurangi waktu tempuh, membuka isolasi perbatasan, mengurangi kemacetan, dan mengurangi titik genangan banjir. Sedangkan di bidang kesehatan terutama dalam penyediaan fasilitasnya telah mampu membangun 5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yakni RSUD Bedas Kertasari, RSUD Bedas Cimaung, RSUD Bedas Arjasari, RSUD Bedas Tegalluar, dan RSUD Bedas Pacira. (Jabar.tribunnews.com, 19/11/2024)

Pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum adalah tanggung jawab pemimpin. Baik pusat atau daerah. Dengan melaksanakan tanggung jawab ini maka yang diharapkan pemimpin adalah membuat masyarakat nyaman, bukan sebaliknya membuat pemimpin itu sendiri yang bangga dan ingin mendapat apresiasi terlebih di momen tertentu seperti pilpres dan pilkada.

Padahal seluruh infrastruktur tersebut merupakan fasilitas umum yang wajib dipenuhi oleh negara. Apalagi dalam sistem pemerintahan hari ini rakyat terus dipaksa membayar pajak, dengan alasan untuk kemajuan dan membangun negara. Semestinya dengan semua itu, adanya peningkatan infrastruktur tidak perlu dikaitkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Karena itu sudah menjadi bagian tanggung jawab seorang pemimpin dan dana yang dipakai sebagian besar merupakan hasil pajak/iuran rakyat.

Namun inilah sistem demokrasi. Adanya kemajuan infrastruktur diklaim hasil kerja kerasnya. Calon penguasa menjelang pemilu biasanya banyak turba (turun ke bawah) untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Terbukti jalanan rusak di beberapa wilayah, misalnya di depan pasar Cicalengka ketika masih jauh dari masa pilkada jalan dibiarkan rusak walaupun sudah banyak memakan korban dan banyak aduan juga keluhan masyarakat disampaikan. Jalan rusak tersebut tetap dibiarkan tanpa ada perbaikan, tetapi ketika menjelang pilkada barulah diperbaiki.

Exit mobile version