Opini

Politik Dinasti Bagian Dari Human Right?

103
×

Politik Dinasti Bagian Dari Human Right?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Hasriyana, S.Pd
(Pemerhati Sosial Asal Konawe)

Lagi dan lagi masyarakat dipertontonkan dengan penguasa hari ini yang melanggengkan kekuasaan dinasti politiknya. Sebenarnya dinasti politik ini sudah pernah terjadi di beberapa daerah, hanya saja ini terasa aneh dan mengagetkan karena dilakukan oleh pemimpin tertinggi penguasa negeri ini. Sehingga ini menimbulkan tanda tanya besar, selain karena penguasa tertinggi, ini juga dilakukan di akhir masa jabatannya. Betulkah ini hanya perkara jabatan yang dipertahankan ataukah ada hal yang lebih besar dari itu?

Sebagaimana yang dikutip dari Kumparan, 30-05-2024, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garuda terkait dengan batas usia kepala daerah, baik calon gubernur dan wakil gubernur. Kini, tak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusan MA, mereka yang baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan, bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024.

Pemohon adalah Ahmad Ridha Sabana, Ketum Partai Garuda. Ahmad Ridha juga dikenal sebagai adik politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria. Pada Pilpres 2024, Partai Garuda berada di gerbong Prabowo-Gibran. Adapun yang mengadili adalah ketua majelis hakim Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat (1) huruf d dalam Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 tahun 2016. Atas adanya putusan tersebut, aturan KPU diubah.

Jika menilik dari fakta di atas tentu tak perlu heran, karena dalam sistem saat ini meniscayakan hal tersebut terjadi. Pun penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Sehingga tidak heran siapapun yang sedang menjadi penguasa bisa saja mengubah aturan sesuai kepentingannya. Hal itu bisa saja terjadi berulang, ketika penguasanya juga berganti, begitu juga dengan kepentingannya.

Pun, dalam perubahan aturan akan selalu menciptakan polemik antara yang pro dan kontra. Hal ini justru akan menimbulkan pertikaian bagi pihak yang pro dan kontra, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa ini bagian dari human right, benarkah? Begitulah jika aturan dibuat oleh manusia, pasti akan menimbulkan pertentangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *