Oleh : Rasyidah (Pegiat Literasi)
Masalah kemiskinan tak kunjung usai. Sudah banyak Program-program yang tawarkan. Alhasil,masih tetap dalam kondisi yang makin hari makin terpuruk.
Dilansir oleh KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID (31/10/2024) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, melalui Dinas Sosial bekerja sama dengan UPT Sentra Meohai Kendari, Kementerian Sosial RI, menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) terhadap 119 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Total bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Wakatobi ini Rp 140 juta. Tujuannya, membantu kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi, La Yijo mengatakan program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam mendukung dan memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu atau yang memerlukan bantuan khusus.
“Dengan adanya bantuan ATENSI ini, kami berharap masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lucky Pilindo, perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Sentra Meohai Kendari, mengatakan ATENSI merupakan bentuk perhatian dari pemerintah pusat kepada masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses bantuan.
Program PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan yang berkolaborasi dengan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait seperti Dinas DP3A, BKKBN, Dinas Sosial dan BPMD.
Sasarannya adalah Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya. Program-program serupa pun sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, ternyata tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, justru malah bertambah. tidak mampu mengakses sumber daya alam yang melimpah. Meski sudah bekerja keras, rakyat tetap saja miskin. Ini terjadi pada masyarakat secara umum. Adapun pada golongan lemah, seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan warga pelosok, kemiskinan terjadi dalam level yang ekstrem.
Pengentasan kemiskinan masih menjadi sorotan di negeri ini, untuk bisa di tuntaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah solusi tambal sulam.
Sejatinya, hadirnya program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini adalah solusi tambal sulam. tentu tidak mampu untuk menyelesaikan kesenjangan sosial yang terjadi di negeri ini tak terkecuali bagi warga Wakatobi secara keseluruhan.
Selain itu, anggaran yang di alokasikan untuk pengentasan kemiskinan masih banyak hanya digunakan sekedar untuk seminar, rapat atau sosialisasi terkait masalah pengentasan kemiskinan. Akhirnya, anggaran hanya terserap di masing-masing program saja, dan tidak memberikan pengaruh positif dalam mengentaskan kemiskinan. Justru, menambah ruwet jalur penyaluran anggaran yang kemudian akan membuat celah terjadinya korupsi.
Inilah, realitas hidup dalam naungan sistem demokrasi kapitalisme saat ini. Masalah pengentasan kemiskinan masih terus menjadi problem yang berbelit-belit untuk di tuntaskan hingga ke akar-akarnya.
Masalah kemiskinan yang tak kunjung tertuntaskan hingga saat ini, dikarenakan carut marutnya pengelolaan Sumber daya alam dibawah payung sistem ekonomi Kapitalisme, yang menjadi akar masalah Kemiskinan yang makin sulit di tuntaskan. Rakyat pun akhirnya makin menderita. Belum lagi masalah pajak di negeri ini yang makin gila menghantui masyarakat, untuk terpaksa membayar, padahal untuk menghidupi hidupnya pun sulit.
