Opini

Perpanjangan Kontrak Freeport Untung atau Rugi?

68
×

Perpanjangan Kontrak Freeport Untung atau Rugi?

Sebarkan artikel ini

Oleh:Ratna Juwita

 

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Melalui aturan tersebut, Jokowi resmi memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. Namun demikian, Freeport harus memberikan saham 10% lagi kepada Pemerintah Indonesia, sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 61% dari saat ini 51%.
Sindonews.com (Jum’at, 31 Mei 2024)

Jika diamati perpanjangan kontrak ini akan menjadikan asing makin leluasa mengeruk SDA milik Indonesia.
Kekayaan hasil tambang kita, yakni emas, batu bara, dan SDA lainnya, malah diekspor besar-besaran untuk mendukung industrialisasi negara lainnya. Walhasil, negara lainlah yang melakukan aktivitas produksi.
Di sisi lain, rakyat Papua dirugikan secara sosial, ekonomi, dan kultural. Sebagai daerah penghasil tambang emas, tanah Papua mampu mendulang keuntungan USD19 juta atau sekitar Rp285 miliar per hari bagi PTFI (kurs Rp15.000/dolar). Artinya, dalam sebulan, keuntungan bisa mencapai USD570 juta, setara dengan Rp8,55 triliun atau Rp102,6 triliun per tahun!

Apalah artinya alam yang kaya di negeri ini, tetapi justru dieksploitasi? Tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat, malah angka kemiskinan makin tinggi di negeri yang kaya ini. Tidak ada artinya pula apabila masyarakat hanya “merasa” memiliki kekayaan SDA, tetapi tidak bisa menikmatinya secara hakiki.Syarat penambahan saham untuk Indonesia tetap merugikan Indonesia dan rakyat indonesia sebagai pemilik SDA.

Secara umum, pemerintah Indonesia tidak hanya dirugikan secara materi. Eksploitasi tambang PTFI nyatanya juga merusak lingkungan. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan tergusurnya 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi hak tanah masyarakat adat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *