Opini

Perpanjangan Izin Freeport, Menguntungkan Para Kapitalis

98
×

Perpanjangan Izin Freeport, Menguntungkan Para Kapitalis

Sebarkan artikel ini

Oleh: Supriatin S.E

(Aktivis Dakwah Bangka Belitung)

 

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Adanya aturan tersebut, presiden memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. Dengan syarat, Freeport harus memberikan saham 10% lagi kepada Pemerintah Indonesia, sehingga kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 61% dari sebelumnya yaitu 51%.( SINDOnews..com. 31 Mei 2024 )

PT Freeport Indonesia didirikan pada 1967 sebagai anak perusahaan Freeport-McMoRan Inc, sebuah perusahaan pertambangan dan eksplorasi asal Amerika Serikat. Pada saat itu, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan menandatangani perjanjian kontrak karya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang tembaga dan emas di wilayah Pegunungan Grasberg.(koran.tempo..co,16/11/2023)

Berarti sudah 57 tahun PT Freeport berdiri di Negeri Indonesia. Bila sudah resmi perpanjangan kontrak maka akan menjadi lebih lama lagi PT Freeport ada di negeri ini.

Indonesia memang sangat serius dalam memberikan hak kepada para swasta dalam mengelola SDA yang ada di Indonesia. Keseriusan ini terbukti dengan adanya PP No. 25 tahun 2024.

*Liberalisasi SDA Nyata Adanya.*

Pengelolaan SDA emas yang dikelola oleh PT Freefort adalah buah dari aturan/sistem liberal ekonomi di indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari perpanjangan izin Freeport yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Walaupun indonesia nantinya mendapatkan saham sebanyak 61%, melalui PP No. 25 tahun 2024. tetap saja Indonesia akan kehilangan banyak sumber daya alam yang dikeruk para kapitalis. PP ini sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahaan. Ini berarti sampai cadangan tambangnya habis. Dikeruk habis-habisan. Rakyat hanya mendapatkan kerugian yang luar bisa besar.

Ini berarti perubahan PP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, menguntungkan PT Freefort atau para kapitalisme.

Dari tahun pertama berdirinya PT Freeport sampai sekarang. kerugian yang didapat masyarakat berupa materi maupun non materi. Sebagai contoh, kesenjangan ekonomi di Indonesia sangat timpang terkhusus di Papua.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Sairi Hasbullah mengatakan, kesenjangan di Papua Barat disebabkan pengeluaran kelompok masyarakat 40 persen bawah sangat rendah sekali.

Keberadaan sektor pertambangan modern, PT Freeport Indonesia, juga memengaruhi gap pengeluaran kelompok 20 persen atas dan 40 persen bawah tersebut. “Papua Barat kita semua tahu ada sektor modern, ada Freeport dan lain-lain. Tapi, di bawahnya sangat tradisional sekali. Sehingga wajar ada gap yang sangat besar,” tutur Sairi.
(Money.kompas.com, 18/04/2018)

Walaupun sudah 80% saham masuk ke negara tapi Indonesia dan masyarakat akan tetap dirugikan. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan paska pertambangan yang dilakukan PT Freeport.

Limbah tailing PT Freeport menyebar luas dan menimbulkan pengendapan hingga ke Mimika Barat.

Limbah sisa aktivitas tambang PT Freeport selama puluhan tahun, terbawa melalui sungai-sungai di Mimika bahkan ke laut. Terjadi pendangkalan di muara-muara sungai, baik yang ada di dalam area Freeport maupun yang di luar. Setidaknya, masyarakat di tiga distrik di Kabupaten Mimika, yaitu Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga, merasakan dampaknya.

*Dampak Meluas ke Masyarakat*

Limbah tailing yang mengisi sunga-sungai, membuat perahu nelayan tidak bisa bergerak dan banyak kesulitan hidup yang harus dihadapi masyarakat. Krisis air bersih juga terjadi di banyak kampung di kawasan itu.
“Bayangkan, satu hari mama-mama bisa habiskan lima jam untuk jalan, cari sumber air bersih untuk melakukan aktivitas air, sebagai pendukung kehidupan mama-mama dalam rumah tangga,” ujar Adolfina sebagai DPR.
(Voaindonesia.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *