Opini

Perpanjangan Izin Freeport, Kebijakan Pro Kapital Makin Nyata

92
×

Perpanjangan Izin Freeport, Kebijakan Pro Kapital Makin Nyata

Sebarkan artikel ini
Rika Novita Sari

Oleh: Rika Novita Sari, Aktivis Muslimah

 

Presiden Jokowi (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Artinya Jokowi secara resmi sudah memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sampai dengan masa umur cadangan tambang perusahan. Freeport harus memberikan saham 10% lagi kepada pemerintah Indonesia, sehingga kepemilikan indonesia di Pt Freeport Indonesia 61% dari 51%.

Sekalipun dari data terlihat terjadi kenaikan saham sebesar 10 % yang harapannya menguntungkan pemerintah. Namun tetap merugikan Indonesia dan raktyat Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam. Nyatanya kondisi kemiskinan masih menjadi problem bagi negeri ini, pendidikan mahal, kesehatan yang diskriminatif dan masalah kesejahteraan lainnya

Seharusnya suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu penduduknya akan hidup sejahtera dan berkecukupan. Di sisi lain pengelolaan tambang saat ini membawa dampak buruk bagi lingkungan seperti hilangnya hutan, polusi tanah, udara, dan air. Penduduk sekitar khususnya di area pertambangan sengsara, bahkan sampai meninggal dunia akibat dampak polutan yang dihasilkan. Ada yang sesak napas, ada yang susahnya mendapatkan air bersih dan sebagainya.

Pengelolaan tambang emas oleh asing sangat jelas, tidak ada kebaikan yang bisa kita dapat. Bukannya untung malah buntung. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan? Tentu saja mereka yang mempunyai uang banyak dan kekuasaan (para kapital). Pasalnya, pengelolaan hasil tambang saat ini dijalankan dengan prinsip kebebasan kepemilikan. Sehingga tambang boleh dikelola oleh siapa pun. Prinsip ini membuat para pengusaha bisa dan legal menguasai sumber daya alam. Kebijakan penguasa saat ini memudahkan para kapital untuk memperpanjang bahkan membuat kontrak baru.

Sangat berbeda dengan konsep pengelolaan tambang dalam sistem ekonomi Islam. Syariat membagi harta kekayaan di bumi menjadi tiga golongan, harta kepemilikan individu, harta kepemilikan negara, dan harta kepemilikan umum. Harta kepemilikan individu adalah harta yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh individu seperti harta wakaf, warisan dan sejenisnya. Harga kepemilikan negara harta yang dimiliki atas nama negara yaitu usyur, jizyah, kharaj, fai, ghanimah, iqtha, ihyaul mawat dan lainya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *