Oleh: Eka Susanti
Menyoal Anak Diperingatan Hari Anak
Kembali fokus rakyat diramaikan dengan sebuah peringatan hari, yakni hari anak. Peringatan hari anak ini ditetapkan pada tanggal 23 juli, menurut informasi dari laman berita Kompas.com (18/07/2024) tanggal 23 Juli ini dipilih karena hal ini berkaitan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 juli 1979 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/1984. Puncak hari anak Nasional 2024 ini digelar di Papua, sesuai arahan dari presiden Jokowi dan istri (Iriana) dengan tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.
Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah diatas terkait hari anak, banyak hal yang bisa kritisi terlebih pada tujuan dan perubahan yang terjadi pasca acara peringatan tersebut. Cukup heran terkait dengan tujuan pemerintah sendiri harus mengadakan kegiatan tersebut di Papua, sedangkan beberapa waktu lalu kita cukup diributkan dengan demo suku papua akan wilayah lahannya yang tidak digubris oleh pemerintah. Terlepas dari itu, jika kita ingin mencermati lebih dalam, dari tema dan tujuan yang diangkat oleh presiden Jokowi tersebut dengan sistem sekuler-kapitalis yang dianut negara saat ini, apakah dapat menjamin perlindungan anak yang sebenarnya?
Hari Anak Nasional seakan hanya menjadi seremonial semata, hal ini terbatas hanya menjadi apresiasi saja dan tidak cukup menjadikan sebuah solusi yang hakiki dalam menuntaskan peroblema perlindungan anak. Dan pada faktanya masih banyak kasus stunting, kurang gizi dan nutrisi terlebih pada daerah Papua yang terbilang sangat kurang terjangkau akan pelayanan dari pemerintah. Lalu apakah wajar hanya menjadikan tempat acara peringatan saja?
Mari kita merenung dan berpikir sejenak, apakah pemerintah saat ini benar-benar fokus untuk menangani berbagai permasalahan rakyatnya? Apakah hak-hak pendidikan anak kita saat ini benar-benar sudah tercukupi? Apakah mendapatkan rakyat sudah mendapatkan penghidupan yang layak? Apakah kasus bullying, kejahatan dan kekerasan baik moral maupun fisik benar-benar menjadi bahasan pemerintah? Atau justru Pembangunan dan Pembangunan infrastruktur saja yang diutamakan?
