Berita

Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Harus Mundur 40 Hari Sebelum Mendaftar di KPU

60
×

Penjabat Kepala Daerah Maju Pilkada, Harus Mundur 40 Hari Sebelum Mendaftar di KPU

Sebarkan artikel ini

Nusantaranews.net, Payakumbuh – Penjabat Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman MM Dt. Bandaro Bendang menghadiri Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah (KDH) tentang Isu Strategis Terkait Netralitas ASN dalam Penyelenggaran Pilkada bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual di Aula Randang Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh, Jumat (17/05/2024).

 

“Menjelang Pilkada 2024, Penjabat Kepala Daerah harus mampu bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

 

Sebab bagaimanapun, ujarnya, salah satu tugas utama seorang Pj KDH adalah untuk menyukseskan proses pemilihan kepala daerah.

 

“Kami memahami, ada diantara Bapak dan Ibu yang berniat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada mendatang, namun Pj KDH tidak diperbolehkan untuk ikut serta,” ungkapnya.

 

Kecuali, sambungnya lagi, seorang Penjabat (Pj) ini terlebih dahulu mengajukan surat pengunduran diri, sebab salah satu syarat maju di Pilkada adalah tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

 

“Tidak boleh cuti, harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mengisi formulir pendaftaran Pilkada,” ujarnya menggarisbawahi.

 

Ia juga mengingatkan agar administrasi pengunduran diri itu disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang ditetapkan KPU RI.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *