Opini

Pengelolaan Tambang Menyejahterakan Bila Sesuai Syari’at Islam

114
×

Pengelolaan Tambang Menyejahterakan Bila Sesuai Syari’at Islam

Sebarkan artikel ini

 

Oleh Esih Lamajang

Aktivis Muslimah

 

Megakorupsi PT Timah senilai Rp271 Triliun merupakan kasus korupsi terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, tetapi temuan ini ibarat puncak gunung es dari kusutnya tata kelola tambang Indonesia. Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di perusahaan tambang lainnya dengan pelaku mulai dari korporasi swasta, pejabat daerah sampai menterinya.

Hasil identifikasi KPK menemukan bahwa dari 11 ribu izin tambang di Indonesia, ada 3.772 izinnya bermasalah dan dicurigai terjadi tindak korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah (media online Kompas.id 31/3/2024).

Akar masalah korupsi di sektor pertambangan ini tidak lain diterapkannya sistem yang bathil, yaitu sistem kapitalis yang berasaskan liberalisme. Kebebasan kepemilikan mengizinkan swasta mengelola sumber daya alam yang berlimpah di negeri ini. Kebijakan swastanisasi atas nama investasi membuat orang-orang yang punya modal (pengusaha dan korporasi) bebas menguasai lahan tambang yang luas dan korupsi merajalela antara pengusaha dan pejabat demi surat izin pengelolaan. Izin pengelolaan berupa HGU bisa berlangsung sampai 35 tahun. Demi berlangsungnya investasi, konsesi tambang dikuatkan dengan Undang-Undang Minerba.

Dampak negatif dari swastanisasi pengelolaan tambang dirasakan oleh rakyat Indonesia di sekitar pertambangan, seperti:
1. Adanya ketimpangan ekonomi antara pengusaha dan rakyat akibat dari pemberian HGU yang berbeda jauh antara pengusaha/korporasi (92%) dan rakyat (8%).
2. Terjadi penguasaan sektor ekonomi, khususnya pertambangan hanya pada segelintir swasta/ korporasi. Peran rakyat tersingkirkan, bahkan BUMN dan BUMD cenderung diminimalisir.
3. Keuntungan pengelolaan tambang lebih banyak mengalir kepada pengusaha daripada ke negara.
4. Terjadi peningkatan kerusakan lingkungan karena perusahaan swasta hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli pada pencemaran akibat kegiatan usahanya. Lubang-lubang penambangan tidak direklamasi, air sungai dan laut jadi tercemar, polusi udara sampai banjir harus dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *