Oleh Sriyanti
Ibu Rumah Tangga, Pegiat Literasi
Untuk menanggulangi masalah kemacetan di Kabupaten Bandung, bupati terpilih Dadang Supriatna akan membangun tiga flyover. Pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan di periode ke dua masa pemerintahannya. Rencana pun proyek ini telah dibicarakan dan diapresiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Adapun titik lokasi pembangunan flyover pertama berada di Bojongsoang, selain rawan kemacetan kawasan ini juga merupakan akses utama dari kota Bandung menuju Ciparay dan Baleendah. Kedua di daerah Kopo Sayati, kemudahan ketiga di Rancaekek-Dangdeur. (ayobandung.co 25 Desember 2024)
Kemacetan di negeri ini menjadi salah satu PR yang belum tersolusikan. Selain jumlah kendaraan yang makin meningkat, kondisi jalan pun banyak yang rusak. Lantas, apakah pembangunan flyover ini benar-benar dibutuhkan dan mampu menyelesaikan masalah kemacetan? Sementara masalah tersebut, tidak hanya disebabkan dari tataran teknis seperti ketersediaan fasilitas saja, tapi juga keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan.
Jika di cermati lebih mendalam, ada banyak faktor penyebab kemacetan di antaranya makin bertambahnya kendaraan. Tidak dimungkiri, saat ini setiap rumah banyak yang memiliki lebih dari 2 kendaraan bermotor, apalagi jika anggota keluarganya banyak. Kendaraan pribadi ini makin bertambah, karena dianggap bisa memudahkan aktivitas mereka dan efisiensi biaya perjalanan. Ditambah lagi untuk mendapatkannya tidaklah sulit, cukup dengan RP500.000 sudah bisa memiliki motor, walaupun ke depannya harus menghadapi cicilan riba yang jelas keharamannya.
Kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik seperti tarif mahal yang disebabkan melambungnya harga BBM, kendaraan umum yang tidak layak pakai, rute yang panjang hingga terlalu lama di perjalanan dan juga rawan terhadap tindak kejahatan. Diperparah dengan rendahnya budaya tertib berlalu liintas di kalangan pengendara, juga minimnya edukasi tentang tata tertib lalu lintas yang benar pada masyarakat, hingga menyebabkan kemacetan dan rawan kecelakaan.
Untuk mengatasi kemacetan pemerintah seharusnya mampu menyediakan layanan transportasi umum yang nyaman, aman, mudah dan murah. Negara juga akan membatasi produksi dan distribusi kendaraan pribadi, melarang transaksi ribawi seperti leasing karena bertentangan dengan syariat, serta gencar mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan layanan transportasi publik dengan kualitas dan kuantitas terbaik sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Semua itu wajib tersedia karena merupakan hak rakyat, terlebih saat ini mereka terus dibebani dengan kenaikan pungutan pajak, yang diklaim pemerintah demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Di samping itu, rencana pembangunan flyover ini seharusnya sudah didasarkan pada basis studi dan kajian, bukan hanya sekedar untuk memperlihatkan peran pengurusannya pada masyarakat dalam mengatasi kemacetan. Karena dalam sistem kapitalis yang diterapkan saat ini, pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat, selain itu proyek-proyek pembangunan tersebut rawan dengan berbagai kepentingan terutama bagi para penguasa dan pengusaha. Sejatinya yang dibutuhkan rakyat adalah tersedianya transportasi umum yang berkualitas, murah dan mudah. Solusinya tidak akan cukup dengan kebijakan populis seperti pembangunan flyover, atau pelebaran jalan, namun dibutuhkan penyelesaian menyeluruh dan sistemik. Untuk itu, kebijakan yang di keluarkan pemerintah, seharusnya merujuk pada pada sistem aturan yang benar yaitu Islam.
