Opini

Pendidikan Dengan Zonasi, Apakah Menjadi Solusi?

103
×

Pendidikan Dengan Zonasi, Apakah Menjadi Solusi?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Wida Rohmah

Sejarah sistem zonasi yang ada pada PPDB pertama kali dikeluarkan pada tahun 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.

Kemudian siapa yang akan menjamin domisili ini murni bukan rekayasa? Dan bagaimana nasib anak yang terpaksa tidak sekolah karena tempat domisilinya tidak ada sekolah negri? kalaupun ada sekolah swasta biayanya pasti sangat mahal.

Sistem zonasi sesungguhnya belum benar-benar menyentuh pokok permasalahan dalam dunia pendidikan. Hal yang seharusnya menjadi fokus adalah mencari ujung akar permasalahannya yaitu sistem yang menaungi sistem pendidikan itu sendiri.

Bukan hanya itu saja, dengan sudut pandang yang sekuler kapitalis negara ini tidak lagi berperan penuh sebagai pengurus umat, melainkan hanya sekadar regulator dan fasilitator saja. Sehingga negara bertindak ala kadarnya, tidak sepenuh hati untuk bertanggung jawab menjadikan setiap individu bisa mendapatkan pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *