Opini

Pendidikan Bukan Hanya Kebutuhan, Tapi Juga Kewajiban

90
×

Pendidikan Bukan Hanya Kebutuhan, Tapi Juga Kewajiban

Sebarkan artikel ini

By : Sari Setiawati

Beberapa waktu yang lalu, dunia pendidikan di Indonesia dikagetkan dengan kebijakan sejumlah kampus negeri yang menaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) hingga berlipat-lipat. Bahkan ada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memberlakukan uang pangkal untuk masuk perkuliahan. Walaupun akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menunda keputusan kenaikan UKT tersebut, namun jika hal suatu saat nanti akan diberlakukan, maka ini dapat memutuskan impian banyak generasi muda, khususnya yang baru lulus SMA yang semula ingin kuliah di PTN. Kampus negeri yang dulu biayanya lebih terjangkau dibandingkan kampus swasta, biayanya malah makin mahal. Imbas lainnya, sejumlah mahasiswa kampus negeri juga terancam tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena merasa tidak mampu mengikuti kenaikan uang kuliah.

Sebelumnya, melalui Kemen-dikbudristek, pemerintah memberikan tanggapan dari berbagai kritik dan demo mahasiswa bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier (kebutuhan yang bersifat mewah), yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun pendidikan di Indonesia, karena yang wajib adalah dari SD hingga SMA.

Kenaikan biaya UKT merupakan salah satu dampak liberalisasi perguruan tinggi negeri di tanah air, terutama sejak tahun 2000, melalui UU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara (PTN-BHMN). Dengan pemberlakuan UU PTN-BHMN, negara bukan menambah, tetapi justru memangkas anggaran biaya pendidikan tinggi. Pemerintah juga lepas tangan untuk membiayai pendidikan warganya, terbukti dari kecilnya anggaran pendidikan yang hanya 20 persen dari APBN, yang masih harus didistribusikan ke banyak pos pendidikan.

Kebijakan ini juga akan mengancam kualitas SDM rakyat yang akan sulit bersaing di dunia internasional. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, hanya ada 8,31 % penduduk Indonesia dengan pendidikan di level S1 hingga S3. Di Indonesia penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikannya didominasi lulusan SD yang jumlahnya mencapai 51,49 juta orang atau menyumbang 36,82 persen.

Itulah kebijakan zalim yang merampas hak banyak rakyat Indonesia untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Pendidikan di komersilkan bak barang dagangan. Semua berawal dari penerapan sistem kapitalisme sekuler liberal yang berimbas pada carut-marutnya dunia pendidikan di tanah air. Dan keinginan menuju Indonesia emas tentunya akan sulit terwujud.

Disisi lain, Indonesia sebagai negeri muslim dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, harusnya melihat kepada bagaimana Islam (sebagai agama mereka), sebagai satu-satunya sistem kehidupan yang begitu kuat mendorong umatnya untuk meraih ilmu. Frasa *ulul albab*, yakni orang-orang yang mengerahkan akalnya untuk berpikir cemerlang sehingga tertuntun pada keimanan, tercantum di dalam Al Qur’an. Selain itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *