Oleh Irmawati
Dalam Islam perkara peminpin merupakan hal penting. Tentu setiap masyarakat sangat mendambakan peminpin yang ideal. Peminpin yang mampu mengubah kondisi negara menjadi lebih baik. Peminpin sebagai tempat berlindung serta peminpin yang mampu menjaga. Akan tetapi, faktanya saat ini justru jauh dari harapan.
Seperti dilansir dalam Telisik (02/07/2024) dua pegawai kantor dinas di Muna Barat yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) kedapatan main kartu ketika jam kerja. Mengetahui hal tersebut salah satu warga muna barat merasa kecewa atas kejadian ini. Diharapkan pemerintah daerah bertindak tegas untuk menertibkan pegawai yang tidak disiplin dan memastikan kepala dinas untuk bertanggung jawab atas kinerja bawahannya.
Pasalnya, keadaan ini menyoroti pentingnya pengawasan dan disiplin di lingkungan pemerintahan. Untuk itu, diharapkan pihak terkait segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi ini dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan profesional.
Inilah hiruk pikuk dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini semua bentuk keniscayaan bisa terjadi. Apalagi sistem ini menganggap bahwa kedaulatan untuk membuat peraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, berada di tangan rakyat atau yang mewakilinya. Sedangkan rakyat dalam hal ini adalah manusia, dia memiliki kepentingan dan keterbatasan.
Terlebih peran agama terpinggirkan. Agama hanya boleh mengatur masalah ibadah dan agama dipisahkan dari kehidupan. Benar salah, baik buruk, halal haram bukan menggunakan standar agama tapi suara manusia. Karena itu, sistem ini tidak mampu menciptakan peminpin dambaan umat. Faktanya justru menambah beban rakyat.
Karena sikap dan cara berpikir kapitalis hanya mementingkan kepentingan pribadi saja tanpa memikirkan orang lain, yang ada hanya bagaimana cara mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan jabatannya .
