Oleh Ummu Muthya.
Ibu Rumah Tangga
Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya melakukan langkah strategis memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya asupan makanan bergizi bagi anak. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) berkolaborasi dengan Indomaret dan SGM Eksplor. Menurut Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania pelaksanaan seminar ini berkaitan dengan pentingnya asupan makanan bergizi untuk tumbuh kembang anak yang akan dipersiapkan menghadapi Indonesia Emas 2045. Bahkan Dispakan juga turut melaksanakan sosialisasi keamanan pangan bagi komunitas sekolah oleh Bidang DKKP Dispakan di SMPN 3 Baleendah Kabupaten Bandung. (Visi.news, 7/11/2024)
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya mengenalkan pola makan sehat di kalangan siswa, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi yang seimbang untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka. Namun, benarkah ini solusi untuk kesehatan generasi emas?
Pasalnya, saat ini masyarakat sulit untuk mengakses makanan bergizi karena kemiskinan dan pengangguran. Sementara program “Makan Bergizi Gratis” dari pemerintahan Prabowo masih dipertanyakan efektivitasnya. Dari mana dana untuk memuluskan program tersebut dan untuk berapa lama masyarakat mendapatkannya?
Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat sulit sejahtera. Bisa karena pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran, PHK yang berimbas pada pengangguran, pajak yang mencekik, harga kebutuhan pokok melambung, dan abainya negara terhadap pengurusan rakyat. Yang terakhir ini berkaitan erat dengan sistem yang diadopsi negara.
Pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan dimulai dengan memahami tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Tanggung jawab ini harus mengacu pada sistem yang sahih bukan sistem demokrasi kapitalisme. Karena sistem tersebut meniscayakan kemiskinan terjadi karena negara dibatasi perannya bahkan dihalangi untuk menjalankan fungsinya sebagai ra‘in (pengurus rakyat).
Jadi penyebab utama kemiskinan masyarakat bukanlah kekurangan pangan atau minimnya asupan bergizi, melainkan kebijakan yang berasas kapitalisme yang diterapkan negara. Akibat pro pada kapital dan abai kepada rakyat, dan kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja sehingga tidak terdistribusi secara merata dan adil pada rakyat, kesejahteraan itu sulit terwujud.
Negeri ini sebenarnya negeri agraris yang kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, tambang, energi, minyak, hasil pertanian, peternakan atau perikanan. Dengan kekayaan laut yang sedemikian rupa, semestinya kebutuhan protein untuk anak, bahkan seluruh penduduk negeri, bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Tapi kembali lagi, meski kekayaan ini cukup melimpah dan berpotensi memakmurkan negara, maka ia tidak akan menjadi berkah jika pengaturan masih berbasis kapitalisme. Sebab pengelolaan kekayaan itu bukan di tangan negara melainkan diserahkan kepada pemodal dan pengusaha. Padahal, jaminan ketersediaan pangan yang halal dan tayib erat kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
