Opini

Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan: Antara Propaganda Politik dan Kesejahteraan Rakyat

154
×

Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Kesehatan: Antara Propaganda Politik dan Kesejahteraan Rakyat

Sebarkan artikel ini

Oleh : Seni Rosdiana
Kontributor Pena Cemerlang

Wilayah Kabupaten Bandung mengalami transformasi pembangunan infrastruktur yang signifikan terutama dalam perbaikan jalan. Menurut Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan bahwa pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bandung meningkat signifikan selama 3,5 tahun terakhir. (Tribunjabar.com, 19 /10/2024)
Selain perbaikan jalan Pemkab Bandung juga telah membangun banyak jembatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan (faskes) kerap menjadi prioritas dalam agenda pemerintah. Pencapaian ini seringkali di gaungkan sebagai wujud keberhasilan pemerintah yang sedang berkuasa.
Selain itu, pembangunan Infrastruktur juga sering kali dijadikan senjata politik untuk meningkatkan citra pemerintahan. Meskipun pemerintah mengklaim keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, faktanya masih banyak wilayah, terutama daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh fasilitas tersebut baik infrastruktur jalan ataupun fasilitas kesehatan yang berkualitas.
Menjelang Pilkada, gembar-gembor capaian pembangunan oleh penguasa menjadi cerminan politik pencitraan oleh penguasa sekuler kapitalis guna meraih simpati dan dukungan masyarakat. Terbukti jalan rusak di beberapa wilayah di Cicalengka, ketika jauh dari masa pilkada dibiarkan rusak walaupun sudah banyak memakan korban dan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan. Tetapi ketika memasuki masa pilkada barulah jalan tersebut diperbaiki. Dalam sistem politik sekuler kapitalis, pembangunan seringkali menjadi alat propaganda yang sarat dengan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan publik yang lebih kuat dan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekedar alat politik.
Sungguh sangat berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, menempatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Seperti pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, pada masa ini rumah sakit umum (Bimaristan) didirikan di berbagai wilayah, memberikan layanan gratis kepada seluruh masyarakat. Rasulullah saw. bersabda : ”Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).” (HR.Ahmad, no 8725)
Pembangunan dalam sistem Islam tidak didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu, tetapi pada kebutuhan dasar masyarakat. Negara memastikan ketersediaan air bersih, jalan yang memadai, rumah sakit dan klinik di setiap wilayah.
Sistem Islam menawarkan pendekatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang holistik, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan sumber daya yang dikelola sesuai syariat dan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada Allah dan umat, sistem ini mampu mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh. Pembangunan dalam Islam bukan hanya soal fisik, tetapi juga mencakup keberlanjutan moral, sosial, dan spiritual bagi umat manusia. Untuk itu marilah kita kembali kepada islam kaffah, hanya dengan penerapan islam kaffah lah pembangunan infrastruktur dan pelayanan fasilitas akan benar-benar terwujud bukan hanya sebatas alat politik saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *