By : Nur Inayah
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan, ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu beberapa waktu lalu, yang disampaikannya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Faktanya meskipun dari aspek kewilayahan, sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” ucapnya.
Bamsoet menyebutkan bahwa pembangunan desa juga memiliki peran sentral dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 yang mencatat persentase angka kemiskinan di desa mencapai 11,79 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,09 persen.
Seperti kita tahu pembangunan desa merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah yang diharapkan mampu memeratakan pembangunan di desa dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa. Namun amat disayangkan dalam kenyataannya hal tersebut sama sekali tidak bisa diharapkan. Pasalnya hingga saat ini masih banyak masyarakat yang terbilang miskin dan masih banyak juga desa yang bisa dikatakan sebagai desa tertinggal.
Maraknya urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota) terlebih setelah lebaran, menunjukkan bahwa daya tarik kota bagi penduduk desa sangatlah besar. Hal tersebut terjadi karena tidak meratanya pembangunan antara di kota dengan di desa.
Di kota berbagai pembangunan infrastruktur masif dilakukan, semisal jalan tol, rel kereta, gedung pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya, yang menjadikan penduduk mudah dalam mengakses berbagai kebutuhan mereka.
Sementara di desa, pembangunan infrastruktur sangatlah minim. Jika pun ada pembangunan, kualitasnya jauh dari pembangunan yang terjadi di kota. Hal ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun setelah Indonesia merdeka.
Maka apa yang terjadi saat ini, merupakan buah dari kebijakan pembangunan yang sama, yaitu pembangunan berdasarkan kepentingan para pemilik modal (kapitalis) dalam menjalankan berbagai kepentingan (bisnisnya) yang terpusat di kota-kota. Inilah efek penerapan sistem kapitalisme, yang telah memunculkan kesenjangan antara kehidupan di kota dan di desa. Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pada pemenuhan kepentingan rakyat secara keseluruhan, baik yang ada di kota atau pun di desa, semata untuk memenuhi kebutuhan mereka.
