Oleh Ummu Muthya
Rumah Tangga
Sejak tidak adanya terminal Cileunyi, kendaraan angkutan umum parkir di sembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan. Untuk membatasi maraknya kemacetan dan pakir liar, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bandung perlu membangun terminal. Menurutnya, untuk menghindari kemacetan, bangunan tak perlu mewah yang penting moda transportasi yang semrawut dapat dibenahi dan diatur lebih rapi dalam penataannya. Jika tidak ada terminal di kawasan tersebut, dapat mengakibatkan terminal liar menjamur. Radarbandung.id, 19/5/2024)
Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor yang sangat diperlukan keberadaannya oleh warga, sebagai tempat persinggahan transportasi dari berbagai jurusan, seperti angkutan umum. Akibat ketiadaan terminal, kendaraan angkutan umum akan parkir sembarangan di jalan dan ini dapat membahayakan para pengguna jalan.
Dinas Perhubungan Daerah seharusnya menyiapkan fasilitas yang baru sebagai pengganti terminal yang lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), pemerintah pusatlah yang menentukan terminal tipe A yang melayani Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), tipe B melayani Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan tipe C seperti di Kabupaten Bandung hanya melayani angkutan lokal.
Seharusnya fasilitas umum seperti terminal atau pasar dibangun oleh pemerintah, bukan swasta atau individu. Kemudian antara Pemerintah Daerah dan Pusat harus ada kerjasama yang baik. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki kebijakan politik yang sama untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk membangun terminal, sehingga terwujud terminal yang nyaman dan aman, dan membuat nyaman masyarakat para pengguna jalan dan tranportasi umum.
Dalam sistem demokrasi saat ini, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya, diambil dari pungutan pajak, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara sekitar 82%. Dari besaran ini mestinya pemerintah bisa mewujudkan terminal bagi moda transportasi daerah di samping memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, sejumlah pajak yang dipungut dari individu rakyat, perusahaan, barang dan jasa hingga hari ini tak berbuah kesejahteraan bahkan seolah kurang terus hingga berbagai hal dikenai pajak. Selain itu penerapan demokrasi telah membuat negara memberi kebebasan para pengusaha, oligarki, dan para investor asing, hingga menyebabkan pelayanan publik berorientasi pada keuntungan semata. Sehingga pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur sangat subur dibisniskan.
Dalam pandangan Islam, seluruh kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan juga keamanan dan layanan publik lainnya, ada dalam jaminan negara. Negara wajib memenuhi kebutuhan setiap individu dan dapat mengakses kebutuhan dasar, dan layanan publik ini dengan mudah dan murah, termasuk di dalamnya. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang sudah menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat, harus disediakan negara secara gratis dan nyaman. Penyediaan layanan ini akan mudah dilakakan karena negara memiliki sumber-sumber keuangan yang cukup besar, yang jelas bukan dari pajak seperti sistem demokrasi kapitalisme.
