Opini

Parkir Berlangganan: Beban Baru Dalam Sistem Kapitalisme

83
×

Parkir Berlangganan: Beban Baru Dalam Sistem Kapitalisme

Sebarkan artikel ini
Bazlina Adani
Parkir Berlangganan: Beban Baru Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh: Bazlina Adani
(Alumni UMN-AW Medan)

 

Pemerintah Kota atau Pemkot Medan akan menerapkan aturan parkir berlangganan mulai 1 Juli 2024. Tarif parkir berlangganan setiap jenis kendaraan berbeda-beda. Namun demikian, rincian tarif parkir berlangganan tersebut sudah termasuk dalam harga parkir selama satu tahun. Adapun besaran tarif parkir berlangganan untuk berbagai jenis kendaraan per tahun yaitu roda dua Rp 90 ribu, roda empat Rp 130ribu, dan truk atau bus Rp 170ribu (Suarasumutdotcom, 15/06/2024).

Dari kebijakan ini, Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan mengatakan ada lima manfaat atau keuntungan jika program parkir berlangganan diterapkan. Pertama, parker berlangganan dipastikan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, efektif dalam proses pemungutan retribusi parker dan menghapus kebocoran PAD. Ketiga, sangat menguntungkan masyarakat pengguna jasa parker secara biaya. Keempat, akan meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat. Dan kelima, memperkecil munculnya jukir-jukir liar yang selama ini sangat meresahkan masyarakat (harianSIBdotcom, 17/06/2024).

Retribusi parkir dinilai menjadi pemasukan bagi pemerintah kota. Kebijakan ini kemudian diatur agar efektif dan efisien bagi pemerintah kota melalui peraturan daerah dan undang-udang yang berlaku. Mirisnya, kebijakan ini justru menjadi beban pengeluaran tambahan bagi rakyat. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengklaim bahwa penerapan parkir berlangganan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Namun jika melihat fakta yang ada, rakyat justru belum merasakan sepenuhnya manfaat dari retribusi pada kebijakan sebelumnya. Rakyat sudah dipusingkan dengan banyaknya iuran yang harus mereka bayar mulai dari iuran kebersihan, iuran keamanan, iuran listik termasuk juga iuran BPJS. Kini rakyat harus dihadapkan dengan aturan parkir yang seolah seperti ‘kabar gembira’ yang membebani. Padahal seharusnya mereka bisa mendapatkan akses parkir secara cuma-cuma tanpa berlangganan.

Rakyat memarkirkan kendaraannya berharap mendapat keamanan dari negara, tetapi mereka harus membayar terlebih dahulu. Konsekuensinya ketika para pengendara tidak ikut membayar langganan parkir, mereka tidak mendapatkan akses parkir selama berada di fasilitas umum. Padahal parkir berlangganan masih menjadi PR dan banyak keluhan masyarakat dari kota-kota lain yang sudah mulai menerapkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *