Oleh. Imas Sunengsih, S.E., M.E
(Aktivis Muslimah Intelektual)
Rakyat kembali resah dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak PPN menjadi 12%. Kondisi yang sedang sulit hari ini terus bertambah dengan kenaikan pajak yang menggurita. Hal ini tentu menjadikan rakyat semakin menderita. Karena kenaikan pajak ini pasti akan disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan, keputusan itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Jakarta, CNBCIndonesia, 20/5/2024).
Bisa dipastikan, sebuah negara yang mengadopsi ideologi kapitalisme akan terus menjadikan pajak sebagai sumber utama dalam pemasukan negara. Pemilik kebijakan akan berupaya untuk selalu menggenjot pajak dari semua sektor untuk dijadikan pemasukan negara. Maka kenaikan pajak akan terus akan dilakukan termasuk PPN.
Jika PPN naik tentu akan berimbas kepada kenaikan semua komoditi barang dan jasa. Jadi perusahaan/produsen tidak mau rugi, maka beban PPN ini akan dibebankan kepada konsumen. Setiap membeli barang atau jasa sudah dikenakan tarif PPN, pastinya beban rakyat semakin meningkat.
Negara yang menerapkan kapitalisme akan terus berlepas tangan dari tanggung jawabnya mengurusi rakyat. Sehingga rakyat dibiarkan hidup dengan beban yang luar biasa berat dikarenakan kenaikan di semua sektor seperti barang, jasa, pendidikan, kesehatan, pajak, dll. Parahnya lagi, rakyat yang tidak mampu dibiarkan begitu saja tanpa bisa menikmati kebutuhan yang diperlukan.
Pemerintah berbisnis dengan rakyatnya, untung dan rugi yang selalu dicari, sungguh miris hati ini melihat kondisi yang terjadi. Pada akhirnya, negeri ini akan terus terpuruk dengan problematika yang tak kunjung selesai, semakin menggurita, semakin penuh derita.
Sistem kapitalisme memang tidak layak untuk dijadikan aturan dalam tatanan kehidupan yang diterapkan negara, sudah banyak bukti negara-negara yang menerapkan sistem kapitalisme kondisinya hancur, terutama dengan perekonomian. Inflasi terus terjadi, kondisi pemasukkan hanya bertumpu pada pajak, dan berlepas tangannya pemerintah dari mengurusi rakyatnya, subsidi dianggap sebagai beban sehingga harus dicabut, inilah realita yang ada di negara kapitalisme termasuk negeri ini.
Berbeda dengan negara yang menjadikan Islam sebagai sebuah sistem, amanah kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang akan ditanya oleh rakyat dan yang terpenting dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
