Oleh: Jelvina Rizka
Negara sekuler yang mengabaikan peranannya sebagai raa’in atau pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umat telah membuat sektor kesehatan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Dalam sistem sekuler, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar yang harus dijamin negara, tetapi lebih sebagai industri yang dikendalikan oleh kepentingan ekonomi. Penguasa, yang seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat, justru lebih fokus pada peran sebagai regulator dan fasilitator, tanpa melihat kebutuhan nyata masyarakat akan layanan kesehatan yang adil dan merata. Akibatnya, akses terhadap layanan kesehatan semakin terhambat, terutama bagi mereka yang tidak mampu, sementara sektor kesehatan semakin dikuasai oleh korporasi yang mengejar profit.
Dikutip dari Bisnis.com, JAKARTA — Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, yang berarti beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. Rizzky menegaskan bahwa dalam penetapan besaran iuran, banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti ada tidaknya penyesuaian manfaat dan tarif layanan kesehatan, risiko biaya yang muncul, jangka waktu yang digunakan, kemampuan masyarakat, hingga kemampuan fiskal pemerintah.
Meskipun pemerintah berencana menaikkan iuran hingga 10% pada pertengahan 2025, langkah ini diperkirakan tidak cukup untuk menutupi defisit dan mencegah potensi gagal bayar klaim. Kondisi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan sekuler dalam menjalankan peran sebagai raa’in, yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Alih-alih berperan sebagai pengayom, negara lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator, sementara sektor kesehatan dikendalikan oleh kepentingan industri dan kapitalisasi. Akibatnya, layanan kesehatan menjadi komoditas yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
