Oleh Turmini
Muslimah Peduli Umat dan Ibu Rumah Tangga
Himpitan hidup yang di rasakan kaum perempuan saat ini membuat mereka terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri, meskipun harus meninggalkan suami dan anak-anaknya. Padahal, beban nafkah sejatinya merupakan kewajiban dari suami atau walinya. Namun, mereka nekat mengadu nasib di luar negeri dengan harapan bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mewujudkan itu terkadang tidaklah sesuai harapan, ada juga yang harus menghadapi pengalaman yang tidak mengenakan bagi sebagian para perempuan yang bekerja di luar negeri.
Seperti yang dilansir media online koran AYO BANDUNG, Selasa 4 Juni 2024, Dua warga Cileunyi, Kabupaten Bandung, terkatung-katung di negeri orang setelah menjadi korban penipuan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Cileunyi, Yudistira mengatakan dua warga Cileunyi tersebut Lilis Ule dan Rosita warga Desa Cileunyi wetan hingga saat ini terkatung-katung di Dubai dan Irak.
Awal mula mereka di tawari oleh seorang yang mengaku dari perusahaan penyalur PMI, akhirnya kedua orang ini mendaftar sebagai ART dengan penempatan masing-masing Abu dhabi. Namun, ternyata setelah diberangkatkan ke Dubai, kondisinya memprihatinkan karena ternyata statusnya sebagai PMI ilegal. Selama dua tahun ini Lilis terpaksa hidup terkatung-katung di Dubai dan tinggal di rumah kontrakan dengan teman-teman sesama PMI .
Sementara Rosita, diketahui terakhir diberangkatkan ke Irak tepatnya di daerah Duhak. Namun, belum diketahui secara pasti posisi terakhir saat ini, kabar terakhir kata Yudistira, Rosita mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kakinya cidera, tetapi dia tetap dipaksa untuk terus bekerja oleh majikannya. Rosita juga tidak mendapatkan gaji selama empat bulan terakhir. Kedua PMI tersebut menginginkan pulang kampung, tapi terbentur masalah administrasi dan ongkos untuk bisa pulang ke tanah air.
Ini sekelumit permasalahan yang terjadi di negeri kita pengangguran masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.
