OpiniOpini

Meraih Harapan Semu di Balik Pembatalan Kenaikan UKT

146
×

Meraih Harapan Semu di Balik Pembatalan Kenaikan UKT

Sebarkan artikel ini

 

Oleh. Eno Fadli
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Kabar gembira. Baru-baru ini pemerintah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) tahun 2024, sehingga UKT yang berlaku tahun ini adalah UKT tahun 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makariem, mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ini. Pemerintah akan mengevaluasi permintaan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tahun berikutnya, jika ada kenaikan UKT di tahun depan harus sesuai dengan asas keadilan dan kewajaran (Kontan, 28/05/2024).

Pengumuman baru dari pemerintah membuat mahasiswa sedikit bernafas lega, jika UKT jadi dinaikan, tentunya akan menambah beban finansial mahasiswa dan orang tua. Karena selain biaya UKT, mahasiswa juga menanggung pengeluaran untuk kebutuhan hidup mereka, sebagian besar dari mahasiswa berasal dari luar kota, luar provinsi bahkan luar pulau, disebabkan kampus atau jurusan yang mereka inginkan dan sesuai dengan minat bakat mereka tidak terdapat di daerah asal.

Kondisi ini mengharuskan mereka harus tinggal di tempat kos yang berada di area sekitar kampus. Mereka menanggung beban kehidupan sehari-hari, selain membayar UKT pada kampus. Ada beberapa kasus mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, untuk menutupi semua beban finansial tersebut. Fakta ini tentunya dapat mengubah fokus utama mahasiswa dari pendidikan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu.

Kenaikan UKT juga akan menjadi penghalang bagi mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi, karena orang tua cenderung mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pendidikan anak mereka ke perguruan tinggi, mengingat besarnya biaya yang akan dikeluarkan, ditambah biaya UKT yang tinggi.

Deputi Menteri Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama Kemenko PMK Prof Dr. R Agus Sartono, MBA mengatakan, bahwa setiap tahun ada sekitar 3,7 juta pelajar lulus SMA, MA dan SMK, hanya 1,8 juta pelajar yang bisa meneruskan ke perguruan tinggi, sisanya karena kondisi keterbatasan ekonomi atau keterbatasan bangku kuliah mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Detik, 29/01/2021).

Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, menyebutkan biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi standar mutu. Pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa digratiskan seperti negara lain dikarenakan bantuan operasional pendidikan tinggi negeri (BOPTN) belum dapat menutupi semua kebutuhan operasional.

Tjijik juga menyebutkan, bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan, yang tidak termasuk dalam program wajib belajar 12 tahun. Sehingga masalah pendanaan, pemerintah hanya memprioritaskan pada program pendidikan wajib belajar 12 tahun, perguruan tinggi tidak termasuk kedalam prioritas (CNBC, 18/05/2024).

Saat ini mahasiswa mungkin dapat bernafas lega, namun belum tentu untuk tahun berikutnya. Tarik ulur kebijakan, merupakan daftar panjang dari liberalisasi dalam dunia pendidikan. Pemerintah setengah hati dalam menangani masalah pendidikan, terlihat dari kecilnya anggaran pendidikan, hanya 20 persen dari APBN, padahal dana tersebut didistribusikan ke seluruh pos-pos pendidikan, anggaran yang minim menyebabkan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud memperoleh dana penyelenggaraan pendidikan yang jauh dari kata cukup untuk membiayai 85 PTN di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga memberikan otonomi kampus, kampus diberi kebebasan untuk mencari sumber dana sendiri. Hal ini tentunya berpotensi besar pada kenaikan biaya kuliah yang harus ditanggung mahasiswa. Di mulai dari regulasi penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa dibebankan dengan uang pangkal dan UKT yang tinggi, terbukanya jalur mandiri bagi mahasiswa yang mampu membayar mahal, menjadikan mahasiswa menanggung beban biaya untuk operasional kampus.

Otonomi perguruan tinggi juga menjadikan kampus bebas untuk melakukan kerja sama dengan korporasi untuk meraih profit, mengakibatkan perguruan tinggi terikat dengan pihak pemberi dana dan pastinya akan mengancam otonomi akademis perguruan tinggi itu sendiri.

Sungguh memprihatinkan, selama ini dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, terjebak paradigma bahwa semakin tinggi pendapatan kampus dianggap semakin memiliki ruang gerak untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Padahal sejatinya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap individu, apalagi perguruan tinggi yang merupakan investasi jangka panjang untuk peradaban dan berpengaruh pada pilar kemajuan serta masa depan bangsa, oleh karena itu sudah seharusnya pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di biayai oleh negara.

Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi, termasuk pendidikan tinggi, perguruan tinggi bukan kebutuhan tersier maupun pilihan. Islam mempunyai sistem kehidupan yang begitu sempurna, mendorong umatnya untuk mencari ilmu, mengerahkan akalnya agar senantiasa berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan kaum muslim baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.

Dalam hal ini negara berfungsi menyediakan fasilitas dan kemudahan-kemudahan untuk penyelenggaraan pendidikan termasuk pendanaan. Jika ada pembiayaan dalam pendidikan tidak boleh membebani rakyat, karena Islam sudah menetapkan sumber pembiayaan untuk pendidikan yang diatur oleh hukum syariat. Syariat menetapkan bahwa negara mendapatkan sejumlah pemasukan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, di antaranya dari kepemilikan umum yang berasal dari sumber daya alam dan juga didapat dari pemasukan kas negara yang lain seperti kharaj, jizyah, infak dan sedekah, yang seluruhnya akan didistribusikan untuk kemaslahatan umat termasuk untuk biaya pendidikan.

Berbeda dengan negara yang berlandaskan kapitalisme-liberalisme, pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada rakyat, karena negara tidak memiliki dana yang cukup untuk itu. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pendidikan, ada di beberapa negara kapitalis yang menggratiskan biaya pendidikan, namun pemerintahnya memungut pajak yang tinggi pada rakyatnya. Juga didapati kondisi di mana biaya pendidikan dibebankan pada rakyat, jika ingin mendapatkan sekolah atau kampus yang berkualitas sesuai jalur yang diminati harus membayar mahal untuk itu.

Oleh karena itu, jika negara ini masih menjadikan kapitalisme sebagai landasan, sudah dapat dipastikan bahwa mahasiswa dan orang tua tidak akan dapat merasa lega, karena akan selalu dipusingkan oleh masalah biaya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pendidikan pun menjadi komoditas mahal sehingga muncul anggapan bahwa perguruan tinggi merupakan kebutuhan tersier yang hanya dapat dijangkau segelintir orang.

Wallahu a’lam bishshawab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *